Beranda Papua Barat Gubernur Mandacan: Saya Evaluasi, Bendahara Kerja Lebih Banyak di Rumah dan Hotel-hotel

Gubernur Mandacan: Saya Evaluasi, Bendahara Kerja Lebih Banyak di Rumah dan Hotel-hotel

259
0
Dominggus Mandacan
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Foto : RBM/PKT

MANOKWARI, PAPUAKITA.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, sudah mengevaluasi kinerja para bawahannya terutama yang mengemban tugas sebagai bendara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi Kerja Bendahara PB.

“Jangan kerja di rumah ya!. Saya evaluasi, selama ini kita kerja lebih banyak di rumah atau hotel ke hotel. Jam kerja itu harus ada di kantor. Ini agar jadi perhatian untuk semua OPD. Banyak yang kerja di hotel dan rumah,” kata gubernur usai melaksanakan apel rutin, Senin (15/1/2018) pagi.

Pernyataan gubernur Mandacan ini berkaitan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan pertanggung jawaban penggelolaan dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2017. Di mana, dijadwalkan pada minggu ke tiga ini, BPK sudah mulai turun memeriksa ke OPD-OPD

“BPK akan laksanakan audit pada minggu ke 3. Pimpinan OPD harap di tempat. Terutama bendahara dari 53 OPD, harus ada di tempat juga,” ujarnnya.

Di sisi lain, gubernur mengungkapkan tingkat kehadiran ASN di lingkup Pemprov Papua Barat masih perlu di tingkatkan. “Masih jauh dari apa yang diharapkan. Terima kasih kepada OPD yang telah mengarahkan pegawainya untuk ikut dalam apel pagi. Paling tidak yang ikut apel bisa mencapai 75 persen,” ucap gubernur berharap.

Untuk meningkatkan kinerja dan kedisplinan para ASN, lanjut gubernur, akan diberlakukan absensi elektronik. Sebenarnya, pemprov telah menerapkan sistem absen tersebut tetapi ada kendala sehingga belum dapat difungsikan dengan baik.

“Kita akan rubah absensinya. Jangan  pakai 5 jari karena ada yang sempurna dan tidak. Kita akan rubah dalam waktu singkat, kalau bisa pakai  jempol saja. Kalau lima jari susah. Kita pakai jempol ya? Setuju ya?,” ujarnya.

Selain  menggunakan sistem absensi elektronik, pemprov akan menambah jumlah bus ASN. Ini dimaksudkan agar memudahkan para ASN yang tidak memiliki kendaraan dan bertempat tinggal jauh dari kantor gubernur.

“Dalam rangka penegakan disiplin, banyak pegawai yang tidak punya kendaraan.  Harus mereka keluarkan uang Rp 50 ribu- 100 ribu per hari. Ini kita perhatikan bersama. 2018, kita prioritaskan pengadaan bus,” ungkap Dominggus meyakinkan.

Demi membantu para ASN, Dominggus rela menunda pengadaan kendaraan dinas untuk dirinya. “Tahun ini tidak usah dulu pengadaan hilux untuk saya. Dahulukan dulu bus biar bisa digunakan oleh ANS,” tandasnya. (RBM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here