MANOKWARI, Papuakita.com – Salah satu upaya kongkret yang ditempuh Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dalam menyikapi dinamika penerimaan calon angggota TNI, Polri, CPNS, Praja IPDN, dan tenaga kerja, adalah dengan membentuk Tim Afirmasi Papua Barat.
Tim afirmasi ini akan mendorong serta mengupayakan agar, penerimaan calon angggota TNI, Polri, CPNS, Praja IPDN, dan tenaga kerja di wilayah provinsi Papua Barat mengedepankan semangat otonomi khusus sebagai perwujudan pelaksanaan Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus).
“Saya dukung tim afirmasi bekerja tetapi harus ada dasar hukum yang jelas. Akan dibentuk perdasus (peraturan daerah khusus, red), tetapi saran saya gubernur segera keluarkan peraturan gubernur supaya mengantisipasi penerimaan penerimaan anggota TNI, Polri, CPNS, IPDN, juga tenaga kerja di proyek train 3 BP tangguh. Ini supaya memperkuat kerja-kerja tim afirmasi,” kata Maxi.
Tim Afirmasi dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi antara DPR PB, BKD Setda Papua Barat, dan MRPB beberapa waktu lalu. Pergub yang diusulkan, ini dalam rangka menutup celah hukum sambil menunggu perdasus diterbitkan oleh pemerintah dan DPR PB. Sebab, penerimaan-penerimaan tersebut selalu berakhir dengan masalah. Dimana, orang asli Papua merasa kurang mendapatkan tempat dan kesempatan, bahkan tersisihkan.
“Menerbitkan pergub prosesnya lebih mudah. Menunggu perdasus belum tentu dalam 1 tahun ini bisa selesai. Bisa mengundang DRP Papua Barat dan MRPB, sehingga kita bisa beri masukan, hal-hal apa saja yang harus dituangkan di dalam pergub. Walaupun kebijakan ada di tangan gubernur, tetapi masukan-masukan dari dua lemabaga ini sangat penting,” ujar Maxi.
Menurut Maxi, pemerintah provinsi maupun DPR PB melalui hak insiatif dapat mengajukan usulan raperdasus yang mengatur tentang calon angggota TNI, Polri, CPNS, Praja IPDN, dan tenaga kerja.
“Kami sangat senang sekali ada tim afirmasi ini. Sistem penerimaan yang ada saat ini buat banyak anak-anak asli Papua tersisih. Ini akar masalah sehingga masyarakat sering. Penerimaan yang berjalan selama ini harus diatur dengan regulasi,” tutup Maxi. (RBM/R1)
