MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Guna menciptakan zona bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan bebas melayani, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menggelar penandatanganan pakta integritas sekaligus ikrar bersama.
Penandatanganan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham, Anthonius Ayorbaba, juga dirangkai dengan penadatanganan zona integritas sekaligus komitmen menciptakan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBK dan WBBM), yang diikuti oleh seluruh pimpinan satuan kerja se-Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Anthonius Ayorbaba dalam sambutannya mengatakan, perubahan mindset diperlukan oleh seluruh pegawai dan pimpinan Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham guna memicu inovasi demi peningkatan kinerja yang bermuara pada peningkatan sumber daya manusia.
Kata Antonius Ayorbaba, identifikasi dan infentarisasi diperlukan terhadap setiap masalah yang berhubungan dengan tupoksi guna pemetaan dan penyelesaian agar kinerja institusi ini dapat berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku.
“Kita tidak lagi pada pilihan-pilihan untuk bekerja tetap pada zona nyaman. Tapi kita butuh pergerakan-pergerakan dari sebuah birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik adalah berdasarkan kemampuan yang dilakukan berdasarkan identifikasi dan infentarisasi terhadap setiap masalah yang ada pada tugas pokok dan fungsi kita,” katanya.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Muhammad A. Tawakal mewakili gubernur Papua Barat sekaligus membacakan sambutan tertulis gubernur.
Dikatakan, penadatanganan pakta integritas sekaligus komitmen menciptakan WBK dan WBBM diyakini mampu meningkatan kinerja organisasi yang meliputi seluruh satker yang berada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Juga akan berdampak pada semakin banyaknya satker yang mendapat penghargaan dan apresiasi positif dari publik.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI, Adrianus Eliasta Meliala berharap penandatanganan zona integritas sekaligus komitmen menciptakan WBK dan WBBM
Tidak hanya untuk menunjukan tampilan atau kebijakan yang hanya berorientasi pada kebijakan yang nampak dalam pelayanan. Namun harus menyeluruh termasuk pembenahan seperti tempat parkir bahkan kebersihan toilet. (ARI)
