MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Polda Papua Barat memberikan atensi terhadap empat kabupaten dalam hal pengamanan pilkada bupati dan wakil bupati tanggal 9 Desember 2020.
Atensi pengamanan itu disesuaikan dengan hasil pemetaan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) di 9 kabupaten (Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan, dan Raja Ampat) yang akan menyelenggarakan pilkada.
“IPKP Polri dengan potensi kerawanan Bawaslu tidak jauh berbeda. Kabupaten yang mendapat atensi khusus antara lain, kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, dan Raja Ampat,” kata Karo Ops Polda Papua Barat, Kombes Pol Tri Atmodjo saat menggelar jumpa pers, Selasa (8/12/2020).
Didampingi Kabid Humas Polda PB, AKBP Adam Erwindi, Kombes Pol Tri Atmodjo melanjutkan, atensi tersebut selain berdasarkan IPKP juga hasil analisa dalam pelaksaan tahapan pilkada di empat kabupaten dimaksud.
“Langkah antisipasi dan mencegah agar potensi kerawanan itu tidak lebih meluas, adalah dengan penempatan personel pengamanan terutama personel Brimob di wilayah-wilayah tersebut. Personel Brimob Polda (Papua Barat) sudah tersebar ke sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada,” jelasnya.
Dalam keterangannya, Kombes Pol Tri Amtmodjo menyatakan, polda telah menyiagakan personel Brimob untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas terkait pelaksanaan pilkada di empat kabupaten tersebut.
“Personel brimob yang disiagakan di Manokwari ada 2 SSK, Teluk Bintuni 2 SSK, Sorong Selatan dan Raja Ampat masing-masing 2 SST, termasuk 1 SSK yang stand by di Sorong. Mereka ini yang disiagakan bila terjadi gangguan dan siap digeser ke mana saja,” ujar Kombes Pol Tri Atmodjo.
Kombes Pol Tri Atmodjo mengaku, kepolisian terus berupaya melalukan pendekatan kepada masing-masing pasangan calon supaya ikut menciptakan pilkada yang aman, damai, tertib dan sehat. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dalam pelaksanaan pilkada ini tidak terjadi.
Pengamanan pilkada, tambah Kombes Pol Tri Atmodjo, hal lain yang juga diantisipasi adalah terjadinya mobilisasi massa. Daerah perbatasan antara kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat, adalah salah satu wilayah dengan potensi tinggi terjadinya mobilisasi massa.
“Mengapa KPPS yang direkrut itu terutama adalah ketua-ketua RT, itu supaya peran mereka lebih paham soal pemilih itu warganya atau bukan. Antisipasi terjadinya mobiliasi massa sudah ditempatkan personel di wilayah perbatasan antara Sorong Selatan dan Maybrat,” pungkasnya. (ARF)
