MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Gedung baru kantor DPR Papua Barat (DPRPB) mulai dibangun. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Rabu (4/5/2022). Kantor baru DPRPB tersebut beralamat di Andai, Distrik Manokwari Selatan, tepatnya di Kampung Gedi Merah.
Dominggus Mandacan mengatakan, pasca insiden rasisme pada 19 Agustus 2019 yang berujung demonstrasi anarkis telah menyebabkan kantor DPRPB dan kantor MRPB terbakar.
“Kita di Papua Barat ada 3 sarana pemerintah yang menjadi sasaran dan dibakar. Kantor DPR Papua Barat, kantor MRPB dan pasar di Fakfak serta lembaga pemasyarakatan di Kota Sorong,” kata Dominggus.
Dominggus mengaku telah bertemu dengan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan untuk menyampaikan rencana pembangunan dua sarana pemerintah tersebut. Bahkan, pemerintah provinsi Papua Barat telah mengajukan proposal ke Menteri PUPR dan kementerian/lembaga terkait. Namun hingga kini belum dijawab.
“Sampai hari ini juga belum dijawab khususunya untuk pembangunan kantor DPR Papua Barat dan Kantor MRPB. Yang bisa dijawab di tahun 2021 adalah pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak. Kementerian PUPR melalui balai di Papua Barat sudah memulai bangun di tahun ini,” jelas Dominggus Mandacan.
Pemerintah pusat juga telah membangunan lembaga pemasyarakatan di Kota Sorong. Sementara pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat dan MRPB belum. Padahal, kata Dominggus Mandacan, pemprov Papua Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ihwal pembangunan kedua gedung tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Hari ini kami sudah koordinasi bagi dengan ketua DPR Papua Barat, hari ini kita bisa ada bersama untuk memulai peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat. Jadi kita harus mulai dulu sehingga kita melengkapi dokumen-dokumen lainya untuk ditujukan kepada kementerian dan lembaga terkait agar ada dukungan,” ucapnya.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Barat atas langkah positif, karena dari sejak berdirinya dan berjalannya pemerintah di Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat belum mempunyai gedung sendiri yang menjadi aset pemerintah daerah provinsi.
Gedung kantor DPR Papua Barat yang terkena musibah kebakaran pada 19 Agustus 2019, sebut Wonggor, dibangun di atas lahan yang dipinjampakaikan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari kepada pemprov Papua Barat.
“Setelah peristiwa kebakaran itu gedung kantor DPR Papua Barat, kami meminjam aset pemprov yang sedianya diperuntukan sebagai kantor Dinas Perkebunan. Dan saat ini kami berkantor di sana,” ujarnya.
DPRPB sangat berterima kasih atas upaya pemerintah daerah. Akan tetapi, gedung kantor tersebut belum representatif untuk sebuah perkantoran DPR.
Selain memiliki ruang yang terbatas untuk memenuhi ruang kerja fraksi, alat kelengkapan dewan dan sekretariat dewan. Gedung kantor sementara DPRPB juga belum memiliki ruang rapat paripurna yang merupakan simbol rapat tertinggi di DPR.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPR Papua Barat berterima kasih kepada saudara gubernur yang telah berupaya untuk memulai rencana pembangunannya. Sungguh kami sangat mengapresiasi kepedulian gubernur melakukan dan dengan peletakan baru pertama ini bertanda memulai pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat yang akan diwujudkan,” pungkasnya. (PK-01)
