MANOKWARI, PAPUAKITA.com—PT Pertamina Patraniaga Region Papua Maluku memprediksi konsumsi BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) bakal over quota di akhir tahun di Wilayah Papua Barat.
Sales Branch Manager Rayon II Papua Barat Muhammad Bisma Abdillah mengatakan, Delapan (8) kabupaten di Papua Barat diestimasikan over quota untuk konsumsi BBM jenis biosolar. Dan Enam kabupaten over quota untuk konsumsi BBM jenis pertalite.
“Delapan (8) kabupaten di Papua Barat terancam over kuota konsumsi biosolar, kalau selalu penyaluran sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi sama dengan juga untuk konsumsi Pertalite di Enam kabupaten diestimasi akan over quota,” ujarnya
.
Bisma mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR Papua Barat (DPRPB) yang digelar di Manokwari, Kamis (18/8/2022). Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRPB Origenes Wonggor, Wakil Ketua DPRPB Ranley Mansawan, serta sejumlah anggota komisi.
Dalam rapat tersebut juga terkuak juga fakta lain, bahwa quota BBM bersubsidi Papua Barat telah berkurang per 1 Agustus 2022. Pengurangan tersebut disebutkan berdasarkan surat keputusan BPH Migas.
“Sebab antrean panjang di SPBU terjadi, karena adanya disvaritas harga antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi yang signifikan. Ulah oknum yang manfaatkan dengan mengantre BBM bolak-balik untuk ditimbun, terutama jenis biosolar. Juga dengan pertalite,” bebernya
.
Menurut Bisma, kekhawatiran tidak mendapatkan jatah BBM justru membuat para pemilik kendaraan atau pengemudi rela menginapkan kendaraannya di badan jalan di depan dan sekitaran SPBU, meski jam operasional belum dibuka. Atau dengan kata lain belum ada pelayayan di SPBU.
“Kendaraan yang parkir dan nginep di badan jalan meskipun SPBU belum beroperasi. Quota itu dibatasi oleh BPH Migas,” ujarnya.
Pihak SPBU mengakui, sulit untuk melarang kendaraan diinapkan di depan areal SPBU terutama di luar jam pelayanan. Selain itu, upaya meminimalisir antrean di SPBU, sudah dilakukan dengan berbagai cara termasuk mengatur pendisitribusian BBM subsidi pada hari dan jam tertentu.
Akan tetapi upaya ini tidak efektif sebab masih terjadi antrean. Termasuk, dikeluhkan rendanya pengawasan secara melekat dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian di SPBU sehingga potensi penyalahgunaan BBM subsidi sangat tinggi.
”Quota yang ada sudah disalurkan semaksimal mungkin,” ucap Ikhsan, perwakilan SPBU Jalan Baru. “Antrean setiap tahun terjadi.Pengisian kendaraan di SPBU sudah sistem digital, nomor polisi dan nomor telepon tercatat tetapi sistem tersebut tidak membantu pekerjaan kami di SPBU, karena kendaraan masih bisa isi BBM lebih dari satu kali,” timpal Steven perwakilan SPBU Sowi.
Bisma menambahkan, antrean kendaraan di SPBU bukan mengindikasikan bahwa quota BBM subsidi langka. Sebab BBM tersebut pendistribusiannya telah ditata agar memenuhi kebutuhan.
“Pertamina (berpandangan) kalau kelangkaan BBM kurang tepat karena masih ada BBM non subsidi meski ada disvaritas harga yang signifikan,” tutupnya. (PK-01)
