Beranda Ekonomi & Bisnis Ekonomi Papua Barat Tumbuh Melambat Sepanjang 2018

Ekonomi Papua Barat Tumbuh Melambat Sepanjang 2018

173
0
Perekonomian Papua Barat
Suasana pertemuan di Kantor BPS Provinsi Papua Barat menyangkut pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2018. Foto : RBM

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM — Badan Pusat Statistik (PBS) Provinsi Papua Barat mencatat perekonomian Papua Barat yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp79.644,47 miliar dan PRDB perkapita mencapai Rp89,96 juta.

Ekonomi Papua Barat dengan minyak dan gas bumi tahun 2018 tumbuh 6,24 persen meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 4,01 persen. Sedangkan tanpa minyak dan gas bumi ekonomi Papua Barat tahun 2017 tumbuh 6,69 persen.

“Ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 6,24 persen. Kita lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,17 persen. Ini jelas, karena kita ada minyak dan gas bumi. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tanpa minyak dan gas bumi sebesar 5,96 persen,” jelas Kepala Bidang Nerwilis, Jerison Sumual saat menyapaikan rilis pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 di kantornya, Rabu (6/2/2019).

Jerison yang mendampingi Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Edang Retno Subiyandani, melanjutkan, meski demikian ekonomi Papua Barat dengan minyak dan gas bumi triwulan IV tahun 2018 bila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2017 (y-o-y) tumbuh sebesar 0,18 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,32 persen.

“Minyak dan gas bumi yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Jika ditambahkan dengan pertambangan lainnya punya peranan sekira sebesar 45 persen,” ujar Jerison.

Adapun struktur perekonomian Papua Barat tahun 2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu, Industri Pengelohan, (26,78 persen), Pertambangan dan Penggalian (17,98 persen), dan Konstruksi (15,39 persen).

Sedangkan PDRB tanpa migas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku didominasi oleh konstruksi (26,20 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Jaminan Sosial Wajib (18,14 persen), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,81 persen).

“Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang masih sangat kecil, serta pengadaan listrik dan gas. Ke depan perlu diperhatikan agar bisa meningkat,” tutur Jerison. (RBM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here