MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manokwari, melakukan launching Kios Pangan Rakyat (KIPRA). Pertama, di Tanah Papua.
Kegiatan berlangsung di Lokasi Pasar Wosi, Senin (19/8/2024). Kehadiran KIPRA ini, sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di daerah ini. Turut hadir Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Manokwari Jan Ayomi.
KIPRA sendiri hadir atas sinergi Pemkab Manokwari, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indoensia (BI) Papua Barat dan Perum Bulog.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kabupaten Manokwari Harjanto Ombesapu. Ia mengatakan, KIPRA sebagai upaya pengendalian inflasi.
“Harus diantisipasi kehadirannya jangan sampai menimbulkan anggapan menjadi pesaing para distributor yang menyuplai barang ke kios atau toko di pasar,” katanya.
Adapun bahan kebutuhan pokok yang tersedia , saat ini baru sebatas gula pasir, minyak goreng, beras kemasan 5 Kg dan 10 Kg dan tepung terigu. Semua komoditas tersebut disediakan oleh Perum Bulog.
Kepala Perekonomian Daerah (Perekda) Setda Kabupaten Manokwari Rishard Alfons mengatakan, ke depan diupayakan komiditas seperti cabe, tomat, dan telur lokal akan tersedia.
Kepala Bulog Sub Divre Manokwari Armin Bandjar mengatakan, distribusi produk akan disesuaikan dengan permintaan pasar, juga mengacu pada HET
“Tentunya penjualannya juga kita upayakan tidak melewati HET (harga eceran tertinggi), bahkan permintaan pak kadin juga kalau bisa sedikit lebih di bawah dari harga di pasaran,” ujarnya.\
Operasional KIPRA
Amrin dalam kesempatan yang sama, juga menyampaikan ucapan terima kasih atas respon pemda dalam mendukung kehadiran KIPRA di Manokwari. Ia menilainya sebagai bentuk kepedulian kita dan keseriusan dalam pengendalian inflasi.
“Perlu diketahui bahwa, KIPRA di Manokwari menjadi yang pertama di Tanah Papua. Ini juga menjawab permintaan pemerintah pusat agar ada toko pengendalian harga pangan di pasar,” ungkapnya.
Operasional KIPRA diharapkan berjalan dalam jangka panjang. Sehingga upaya stabilisasi harga banhan pangan bisa terkendali.
“Barang dari bulog, tempat disediakan oleh pemda, dan angkutan dibantu oleh Bank Indonesia selama 3 bulan ke depan,” jelas Amrin.
“Tenaga dari pemda, juga dibiayai oleh pemda. Tokoh ini hanya memasarkan komiditas dari bulog. Membantu mendekatkan layanan bulog ke masyarakat,” imbuh Rishard.
Rayna Ditriano Kepala Unit Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusif KPw BI Papua Barat menambahkan, dukungan terhadap KIPRA selaras dengan tugas dan beban kerja, yakni menjaga dan mengonrol harga pangan di daerah.
“Tentunya sinergi dengan instansi-instansi lain, kita ingin ada action di lapangan. Ini salah satu komitmen untuk bisa melakukan aksi ril di lapangan dan bisa langsung dinikmati masyarakat,” ungkapnya.
Bank Indonesia, sebut Rayna, KIPRA di pasar Wosi ini menjadi langkah awal. Diharapkan, ke depan jangkauannya bisa diperluas.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi BLU atau BUMD Pangan. Seperti di daerah lain yang sudah punya pengendalian inflasi cukup mapan, mereka itu punya BUMD pangan
Selain menologn masyarakat, ini ke depan bisa jadi andalan dan pemasukkan pemerintah daerah,” pungkasnya. (PK-01)
