863 Napi dan anak binaan se Papua Barat terima remisi HUT 78 Tahun RI

MANOKWARI, cahayapapua.id—Jumlah narapidana (napi) dan anak binaan se Papua Barat di jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat yang menerima remisi umum dalam rangka HUT ke 78 Tahun RI berjumlah 863 orang.

Dari ratusan warga binaan dan anak binaan, sedikitnya 10 orang setelah mendapatkan remisi tersebut bisa langsung bisa menghirup udara bebas. Penyerahan SK remisi ini bertempat di Lapas Kelas IIB Manokwari, Kamis (17/8/2023)

“Warga binaan se Papua Barat berjumlah 1.366 orang, jumlah narapidana sebanyak 1.116 Orang, tahanan 250 Orang. Jumlah narapidana dan anak binaan yang memperoleh remisi umum (pidana umum dan pidana khusus) tahun 2023 berjumlah 863,” kata Kepala Kanwilkumham Taufiqurrakhman saat membacakan SK remisi.

Adapun narapidana yang memperoleh remisi umum dan masih menjalani pidana sebanyak 853. Remisi umum kepada anak dan masih menjalani pidana berjumlah 6.

“Jumlah remisi umum kepada anak  binaan yang langsung bebastidak ada. Yang memperoleh remisi umum 17 Agustus tahun 2023, berjumlah perkara korupsi berjumlah 33. Sementara perkara narkotika berjumlah 257,” paparnya.

Dari data terjhimpun, remisi umum (pidana umum dan pidana khusus) dalam rangka HUT 78 tahun RI terdiri atas Lapas Kelas IIB Fakfak berjumlah 96, Lapas Kelas IIB Manokwari berjumlah 180, Lapas Kelas IIB Sorong berjumlah 427

Selanjutnya, Lapas Kelas III Kaimana berjumlah 35, Lapas Kelas III Teminabuan berjumlah 24, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari berjumlah 17, . LPKA Kelas II Manokwari berjumlah 6, serta Rutan Kelas IIB Bintuni berjumlah 78.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly, menjelaskan, Kemenkumkan memberikan remisi 17 Agustus 2023 kepada 175.510 orang narapidana se Indonesia.

Lihat juga  Dua Oknum Polisi di Manokwari Diduga Aniaya Remaja, LP3BH Dorong Penyelidikan Unit Propam

Remisi tersebut terbagi dalam dua kategori yakni remisi umum I atau pengurangan sebagian masa tahanan untuk 172.904 narapidana, kemudian remisi umum II atau langsung bebas untuk 2.606 narapidana.

Terdapat tiga wilayah dengan penerima remisi terbanyak yakni Sumatra Utara dengan jumlah 19.962 orang, Jawa Timur sebanyak 17.106 orang, dan Jawa Barat sebanyak 17.016 orang. Remisi Umum tersebut itu untuk warga binaan tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu.

“Narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi dan langsung bebas, terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Khususnya yang langsung bebas pada hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berguna bagi pembangunan bangsa,” pesan Menteri Yasona.

Dalam kesempatan yang sama, Yasona juga mengingatkan, seluruh jajaran Petugas Pemasyarakatan selalu melakukan interaksi dan komunikasi yang baik kepada  warga binaan.

Mengayomi dan berikan bimbingan serta didikan, pedomani Pancasila sebagai landasan, senantiasa mengedepankan semangat Bhineka Tunggal Ika,  semangat  toleransi serta menghindari ujaran kebencian.

“Perlu anda ketahui bersama, bahwa tugas membina warga binaan yang sedang anda laksanakan merupakan tugas yang penting dan mulia,” ucap Yasona berpesan.

Undang Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak dasar/serta merta dan hak bersyarat bagi narapidana dan tahanan.

Hak remisi dan integrasi bukan sebagai hak serta merta  yang  diberikan kepada narapaidana/anak binaan, melainkan sebagai hak bersyarat. Untuk mendapatkannya harus dengan memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu.

Pemberian hak tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak binaan untuk mendapatkan kesejahteraan  sosial,  pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Lihat juga  Pegawai Kanwil Kemenkumham Papua Barat Latih Puluhan Warga Binaan Lapas Wamena

Yasona menambahkan, pemberian hak bersyarat ini berlaku untuk seluruh  warga  binaan  pemasyarakatan, kecuali bagi mereka yang haknya dicabut berdasarkan  putusan pengadilan.

Dengan harapan berlakukannya UU pemasyarakatan yang baru ini dapat mengurangi masalah klasik pemasyarakatan yaitu over kapasitas penghuni pada lapas atau rutan di Indonesia,” tutupnya.

Lihat juga : Kemenkumham Papua Barat Canangkan Zona WBK dan WBBM

Turut hadiri pada acara pemberian remisi dalam rangka HUT ke 78 RI ini, Pangdam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Pimpinan DPRPB, Sekda Provinsi Papua Barat.  Memeriahkan acara dimaksud diisi dengan tari pangkur sagu dan dance modern yang dipentaskan oleh warga binaan. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *