Dugaan korupsi 227 miliar hibah KONI Papua Barat ditingkatkan ke tahap penyidikan

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Rp227.495.122.000 dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat resmi statusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status perkara tersebut setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat, melakukan penyelidikan sejak 9 Desember lalu. Dalam proses tersebut sebanyak 30 saksi telah diperiksa. Juga dilakukan pengumpulan sejumlah dokumen penting terkait hibah KONI tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat, Kombespol Romilus Tamtelahitu menjelaskan, setelah 90 hari proses penyelidikan berjalan, maka Senin 12 Desember 2022 telah dilaksanakan gelar perkara yang hasil rekomendasinya adalah perkara KONI telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Dan fokus penyidikannya adalah  dana hibah KONI TA 2019, 2020 dan 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp227.495.122.000 miliar,” jelas Romilus melalui keterangan tertulis yang diterima PAPUAKITA.com, Jumat (16/12/2022).

Sayangnya, Romilus belum membeber soal siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah itu.

“Terkait siapa tersangkanya, penyidik masih terus melakukan pendalaman dengan prinsip due process of law. Sehingga melalui mekanisme gelar perkara akan dapat ditentukan  pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban,” katanya.

Berdasarkan sprint penyidikan tertanggal 13 Desmber 2022, penyidik Ditreskrimsus telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dalam hal menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 14 Desember 2022.

“Tentu saja peningkatan proses hukum dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan didasarkan atas telah diperolehnya lebih dari 2 alat bukti oleh penyidik. Dan temuan indikasi kerugian keuangan negaranya mencapai angka miliaran,” ujar Romilus.

Berdasarkan fakta-fakta diketahui bahwa KONI provinsi Papua Barat dalam kurun waktu tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mendapatkan dana hibah sebesar Rp227.495.122.000. Dengan rincian, Tahun 2019 sebesar Rp60 miliar; Tahun 2020 sebesar Rp99.995.122.000 miliar; Tahun 2021 sebesar Rp67.500.000.000 miliar.

Lihat juga  Ditresnarkoba Polda PB CidukTerduga Pengedar Sabu di Kampung Petrus Kafiar

Penyidik Tipidkor Polda (Papua Barat), menurut Romilus, berhasil mengungkap  terdapat belanja dan kegiatan dalam pertanggungjawaban (LPJ) KONI yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Ketidak sesuaian LPJ itu, jelas Romilus, mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Ancaman hukumannya adalah paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

“Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 ancaman hukumannya adalah paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” pungkas Romilus. (*/PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *