Beranda Kaimana Bawaslu Kaimana Endus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pendaftaran Bakal Paslon

Bawaslu Kaimana Endus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pendaftaran Bakal Paslon

238
0
Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Hasan Siwansiwa. Foto : PKT-02

KAIMANA, PAPUAKITA.com—Bawaslu Kabupaten Kaimana telah mengantongi sejumlah bukti dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Kaimana, saat pendaftaran salah satu bakal pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati di kantor KPU.

“Pengawasan saat pendaftaran, kami menyebarkan personel untuk melihat secara langsung ada atau tidak pelanggaran-pelanggaran. Dan ternyata ditemukan dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN,” kata Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Hasan Siwansiwa, Selasa (8/9/2020).

“Diduga ASN ada yang ikut mengantar bakal paslon. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh tim pengawas,” sambungnya,

Guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN, Menurut Hasan, masih diinventarisir oleh tim pengawas bawaslu. Sedikitnya ada 10 oknum yang terindikasi mengukuti proses pendaftaran bakal calon di kantor KPU.

“Sementara ini kita masih melakukan pendataan terkait dengan data oknum ASN guna memastikan bahwa orang tersebut benar-benar ASN dan jabatannya sebagai apa di dalam birokrasi pemerintahan kabupaten Kaimana” ujarnya.

Hasan mengatakan, bawaslu telah menyebarkan tim pengawas di 7 distrik di wilayah Kaimana. “Nama-nama sudah dimasukkan untuk klarifikasi. Sejumlah nama ASN yang diduga terlibat pelanggaran ini akan kita lanjutkan juga ke Komisi ASN (KASN) setelah ada rekomendasi yang dikeluarkan,” imbuhnya.

Hasan menambahkan, bawaslu masih menunggu regulasi terkait netralitas tenaga kontrak pemkab yang dibiayai menggunakan APBD kabupaten Kaimana.

“Sementara ini kami masih mengacu pada ASN, karena aturannya telah jelas. Untuk tenaga kontrak kami masih menunggu regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan. Intinya, mereka yang dibiayai oleh negara atau menggunakan uang negara tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” tandasnya. (PKT-02/ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.