KAIMANA, PAPUAKITA.com—Dewan Adat Kaimana menunjukkan sikap responsif terhadap pemboikotan pelayanan sejumlah perawat di RSUD Kabupaten Kaimana, Senin (25/1/2021).
Sekretaris III Dewan Adat Kaimana (DAK) Ali Samay mengatakan, sikap ini semata untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD tidak terganggu dengan adanya aksi mogok tersebut.
“Karena persoalan ini berada di RSUD, kami langsung hubungi penanggung jawab RSUD. Beliau katakan bahwa ada beberapa pegawai dari beberapa ruangan yang keluar dan terkumpul di tempat apel dan melakukan aksi menuntut hak-hak mereka yang belum terbayar,” jelas Samay mengulang penjelasan Direktur RSUD.
Menyangkut dengan hak-hak perawat, menurut Samay, manajemen rumah sakit memberikan penjelasan bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
”Kami sudah sampaikan untuk meminta waktu, tetapi karena ibu direktur harus bertemu dengan Plt. Sekda maka kami akan mengundangnya untuk kami dengar keterangannya,” ujar Samay sembari memastikan akan mengundang direktur RSUD terkait kepastian layanan dan hak perawat.
Aksi mogok memberikan pelayanan dilakukan oleh sejumlah perawat RSUD, ini buntut dari tuntutan hak yang belum direalisasikan. Protes ditunjukkan kepada manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan.
Dengan pernyataan sikap melalui tulisan dispanduk “Kami Seluruh Staf RSUD Kabupaten Kaimana Menyatakan Sikap Tidak Melaksanakan Pelayan Sampai Hak Kami Dibayarkan”. Telah berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan.
Kata Samay, selain mengundang direktur RSUD dr. Joulanda Metang. Pihaknya juga akan melakukan klarifikasi terkait pembayaran hak-hak perawat dengan OPD terkait.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan soal kenapa dan bagiamana hak-hak yang dituntut ini bisa tidak terbayarkan? Kalaupun ada aturan bisa dijelaskan supaya dipahami sehingga bisa dimengerti oleh juru rawat ini secara baik. Sehingga tidak berdampak terhadap pelayanan,” ujarnya lagi.
Pascamogok layanan, Samay menambahkan, penanggung jawab RSUD memastikan, bahwa pelayanan akan tetap berjalan seperti biasa.
“Terutama yang menyangkut dengan pelayanan emergensi. Kami meminta agar pelayanan emergensi atau darurat harus tetap dilayani dan dijalankan,” pungkasnya. (PKT-02)
