KAIMANA, PAPUAKITA.com—Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada menekankan, distrik di wilayah kabupaten Kaimana harus memiliki data base. Data base yang valid sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan Hasbulla usai menerima keluhan masyarakat saat melakukan kunjungan ke sejumlah kampung. Wabup menginstruksikan, supaya distrik memiliki data yang valid, maka kepala distrik perlu menyelenggarakan pertemuan rutin.
“Keluhan dari masyarakat harus dijawab dengan lakukan pengawasan. Minimal melakukan rapat koordinasi dengan aparat kampung 3-4 kali dalam setahun. Ini dimaksud agar distrik mempunyai data yang akurat, untuk meminimalkan adanya kejadian terburuk yang tidak diduga,” ujar Wabup Hasbulla.
Pengurangan anggaran operasional distrik, lanjut Hasbulla, bukan alasan pembenaran untuk tidak melakukan pengawasan. Dirinya mengatakan, pengawasan dan kontrol dapat dilakukan dengan minimal melakukan rapat koordinasi per triwulan.
“Melalui pertemuan itu kita bisa tahu misalkan berapa banyak bayi yang lahir, ada pelayanan pendidikan dan kesehatan atau tidak. Ini penting supaya program yang menjabarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati turun ke kampung itu bisa tepat sasaran,” ujarnya lagi.
Menurut Hasbulla, tanpa data base, perencanaan pembangunan akan terkesan jalan masing-masing. Tidak sinkron dengan perencanaan kabupaten, distrik jalan sendiri, demikian dengan kelurahan dan kampung juga jalan sendiri.
Validasi data di tingkat distri tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan. Maka, seorang kepala distrik perlu memaksimalkan koordinasi dalam hal pelayanan pemerintah.
“Yang punya wilayah adalah kepala distrik. Bagiamana kepala dinas bisa mendapatkan laporan benar soal pelayanan pendidikan dan kesehatan kalau distriknya sendiri tidak mempunyai data dan tidak lakukan pengawasan. Itu maksudnya bangun koordinasi,” tutup Hasbulla.
Hasbulla menambahkan, pemberian reward dan punisment harus diterapkan dalam mengelola organisasi baik di tingkat distrik maupun di lingkungan kantor atau dinas.
“ASN tidak ada di tempat tugas harus kasih sanksi. Kalau yang rajin melayani masyarakat harus juga diberikan semacam reward supaya mereka saling memacu diri untuk melakukan pelayanan. Selepas dinas luar, kepala distrik juga harus cepat kembali dan selalu berada di tempat tugas,” pungkasnya. (PKT-02)
