MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kesiapan pemerintah Kabupaten Manokwari belum optimal menghadapi ancaman virus corona jika sewaktu-waktu ada masyarakat yang terjangkit. Kondisi itu diakibatkan belum adanya ruangan, alat medis, petugas medis khusus yang akan menangani pasien yang terjangkit virus tersebut.
Hal itu terkuak dalam rapat koordinasi pemda bersama lintas sektor dan DPRD, yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita di ruang rapat BPKAD Selasa (28/1/2020). Rapat dihadiri pihak imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), perwakilan manajemen PT SDIC, dan beberapa perwakilan puskesmas.
“Kapsul evakuasi belum tersedia di RSUD Manokwari, kapsul dibutuhkan jika ada pasien yang terjangkit (virus corona) dan harus dievakuasi. Petugas medis belum dilengkapi dengan baju astronot, ruang isolasi negatif di RSUD baru akan disiapkan,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, dr Alfred Bandaso.
Ketersediaan kapsul evakuasi, baju astronot merupakan alat pelindung diri (APD), serta adanya mobil ambulance khusus, merupakan fasilitas kesehatan wajib tersedia dan digunakan oleh petugas medis dalam menangani pasien yang terjangkit virus corona.
“Fasilitas kesehatan ini harus disiapkan di rumah sakit, ini dibutuhkan bukan saja untuk menangani kasus virus corona tapi juga untuk antisipasi penyakit-penyakit lain yang juga butuh penanganan khusus,” ujar Bandaso.
“RSUD Manokwari hanya bisa tangani pasien terjangkit virus corona dalam waktu sementara saja. Jika ada pasien paling tidak harus dirujukan ke rumah sakit di Jayapura. Minimal 9 petugas medis tangani satu pasien. Kita butuh anggaran untuk siapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut sekira Rp200 juta,” kata Direktur RSUD Manokwari, dr Yodi Kairupan.
Ancaman virus corona menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah kabupaten Manokwari dan masyarakat. Sebab, kabupaten Manokwari merupakan salah satu dari 19 daerah dengan kewaspadaan tinggi. Ini dipengaruhi aktivitas pabrik semen dan LNG Tangguh di Teluk Bintuni, serta adanya kapal asing dengan rute pelayaran langsung dari Tiongkok ke Manokwari, dan arah sebaliknya.
Upaya-upaya
Di sisi lain, pemerintah kabupaten Manokwari mengambil langkah cepat menyurati Kementerian Kesehatan guna meminta dukungan fasilitas kesehatan untuk digunakan jika terdapat pasien terjangkit virus corona.
Aljabar Makatita mengatakan, hasil rapat koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah telah membentuk tim kecil yang terdiri atas sejumlah stakeholder terkait, seperti Dinas Kesehatan, RSUD, KKP, Imigrasi, Basarnas, PKM dan beberapa stakeholder.
“Kita tidak ingin ada korban atau penderita di wilayah Manokwari. Untuk mengantisipasi hal itu, kita akan bikin surat ke Kementerian Kesehatan untuk membantu fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Reaksi kementerian terhadap kita di Manokwari seperti apa akan kita lihat,” jelas Aljabar Makatita.
Aljabar Makatita mengatakan, pemerintah juga akan memasang media sosialisasi di pintu-pintu masuk tentang informasi virus corona, serta imbauan bagi masyarakat yang baru melakukan perjalanan luar negeri agar bersedia memeriksakan dirinya ke petugas yang ada di bandara maupun pelabuhan laut.
“Jangan kita memfokus saja pada saudara-saudara kita dari China, sekarang ini banyak juga yang melakukan perjalanan luar negeri, ke China, Hongkong, dan lainnya. Imbauan ini yang akan kita pasang di pintu masuk dan pintu keluar, ini salah satu edukasi ke masyarakat,” tuturnya.
Kepala Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Manokwari, Triantawati mengatakan, berbagai persiapan tengah diupayakan dalam rangka mengantisipasi masuknya virus corona ke daerah ini.
“Segalanya telah dipersiapkan tetapi tidak akan berguna sama sekali kalau tidak ada kerja sama dari masyarakat. Masyarakat yang dari luar negeri tidak melapor diri dan tidak tertangkap thermal scanner, ini yang harus disadari,” ujarnya sembari mengatakan belum ditemukan kasus virus corona di daerah ini.
Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Masrawi Ariyanto mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang telah membentuk tim. Kendati demikian, Masrawi mengingatkan, tim yang telah dibentuk harus didukung dengan anggaran yang memadai.
“Dukungan anggaran dari pemda sangat menentukan, karena tanpa dukungan tersebut bisa jadi tim yang ada kurang maksimal. Harapan kami, bupati lebih bijak. DPRD mendukung penuh penggunaan anggaran yang mendahului persetujuan karena ini kasus yang urgen,” katanya. (ARF)
