Hampir Setahun Diresmikan, Rumah Sakit Bhayangkara Lodewijk Mandacan Belum Beroperasi

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Hingga kini Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Papua Barat Lodewijk Mandacan belum beroperasi. Rumah sakit ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada 29 Januari 2018.

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Rudolf Albert Rodja mengatakan, pengoperasian rumah sakit masih menunggu ijin operasional dari Dinas Kesehatan (Kabupaten Manokwari).

“Kendala, tidak ada kendala. Karena menurut Kabid Dokkes masih ada ijin yang harus di tunggu, ijin Dinas Kesehatan. Ijin tersebut diperoleh baru sah bisa beroperasi,” kata kapolda, Senin (21/1/2019).

Menurut kapolda, tenaga medis dan para medis yang bertugas mengelola rumah sakit telah siap, bahkan sudah mulai beraktivitas.

“Kita sudah ada dokter, juga dokter mitra dan ada juga perawat dan bidan telah siap. Rumah sakit memiliki peralatan penunjang, tentu peralatan minimal seperti alat rontgen. Masih ada beberapa poin yang mesti dikirim lagi, kalau sudah pasti sudah bisa menunjang,” ujar kapolda lagi.

Rumah sakit Lodewijk Mandacan dibangun berdampingan dengan Mapolda di Kampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan. Selain sebagai fasilitas penunjang bagi internal polda, rumah sakit ini juga terbuka untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Manokwari.

Otto Parorongan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan. Foto : RBM/PKT

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan dikonfirmasi mengatakan, kewenangan untuk mengeluarkan ijin operasional ada di tingkat kabupaten.

“Ijin yang dimaksud oleh kapolda itu sangat betul, tetapi itu merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Manokwari) melalui dinas kesehatan. Dinas yang membentuk Tim Visitasi terdiri dari dinkes kabupaten danmelibatkan dinkes provinsi dan PERSI (Perhimpuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia),” ungkap Otto.

Otto menambahkan, tim visitasi ini akan memberikan laporan soal apakah kesesuaian RS Lodewijk Mandacan sudah memenuhi Permenkes 56/2014 atau belum.

Lihat juga  Puluhan Tenaga PBS Disebar ke Empat Kabupaten di Papua Barat

“Dari situ dinkes akan memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi kepada bupati. Hal semacam ini sudah kita lakukan pada RS lain di Papua Barat,” ujar Otto. (ADL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *