MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita mengingatkan, Dinas Kesehatan membenahi pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, program JKN masih selalu menjadi catatan BPK RI.
“Pengelolaan JKN di kabupaten Manokwari belum baik, untuk itu segera benahi kegiatan JKN. Laporannya harus disampaikan rutin, jangan tunggu sampai akhir tahun baru bikin laporan,” tegas sekda belum lama ini.
Program JKN menjadi atensi Sekda Aljabar Makatitta. Sebab beberapa tahun belakangan masih menjadi catatan BPK, sehingga mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sekda meminta, agar dinas kesehatan segera koordinasikan ke bupati untuk dana JKN yang dibayarkan oleh BPJS ke puskesmas.
“Harus ada laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya. Kita mulai tata itu, tahun sebelumnya amburadul. Sekarang kita tata. Laporan penggunaan JKN sudah harus masuk, ini sudah bulan kelima,” tegas sekda.
Sekda mengatakan, pembenahan program JKN bisa dimulai dengan melakukan pembinaan ke puskesmas-puskesmas secara kontinu. “Ini titipan buat kepala dinas dan jajarannya,” tutupnya.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Alfred Bandaso mengatakan, pengelolaan JKN di daerah ini ke depan akan diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup), hal ini untuk memastikan pengelolaannya tertib administrasi.
“Setiap pengambilan uang JKN di rekening bulan berjalan, pertanggungjawaban bulan sebelumnya sudah harus masuk di dinas. Uang JKN ini, kan langsung masuk ke rekening masing-masing bendahara puskemas. Tahun kemarin belum jalan, jadi ini perubahan untuk tahun ini,” jelas Bandaso.
Bandaso menambahkan, pengelolaan program JKN masih lemah dari sisi akuntansi sehingga hal itu yang menyebabkan program tersebut menjadi catatan BPK RI.
“Dari hasil audit BPK, ada beberapa yang memang belum begitu paham dari sisi akuntasinya, itu kelemahannya. Karena mereka itu basic-nya petugas kesehatan. Ke depan kita akan melakukan pelatihan agar tidak terjadi hal-hal yang menghabat model pertanggungjawaban,” pungkasnya. (RBM)
