Beranda Kesehatan Wakil DPRD Manokwari: Masyarakat Tidak Taat terhadap Protokol Kesehatan

Wakil DPRD Manokwari: Masyarakat Tidak Taat terhadap Protokol Kesehatan

117
0
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Bons Zans Rumbruren. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.comWakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Bons Zans Rumbruren menyatakan, kasus positif Covid-19 terus menunjukkan peningkatan. Hal itu dipicu oleh ketidaktaatan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Kita lihat saja kasus Covid-19 di Manokwari terus bertambah bahkan sudah hampir melebihi jumlah kasus yang ada di Kota Sorong. Ini kejadian luar biasa, ini karena masyarakat tidak taat melaksanakan protokol kesehatan,” kata Bons Rumbruren, Kamis (26/11/2020)

Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten Manokwari, tercatat jumlah kasus di Manokwari sudah mencapai 1.353 orang hingga 26 November 2020, dengan kasus meninggal mencapai 19 orang.

Bertambahnya kasus positif Covid-19, menurutnya, tentu menjadi beban bagi daerah. Sebab, APBD akan tersedot untuk penanganan masalah tersebut.

Untuk itu, Bons Rumbruren mengimbau, masyarakat harus ikut membantu pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Dirinya mengatakan, menerapkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) adalah cara ampuh menekan penularan Covid-19.

“Peran aktif masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah kunci mempercepat penanganan pademi ini. Cara ampuh yang bisa masyarakat lakukan adalah menaati protokol kesehatan, yakni dispilin melakukan kebiasaan 3 M,” ujarnya.

Estimasi bahwa (target) APBD tahun anggaran 2021, beber Bons Rumbruren, tidak akan sama seperti APBD 2020, bahkan lebih rendah. Kondisi ini diakibatkan adanya pademi Covid-19. Sehingga diproyeksikan APBD tahun 2021 nilainya berkisar 1,2 triliun rupiah.

“Berkurangnya pendapatan ini karena adanya penurunan pendapatan, baik pajak, retribusi, dan juga PAD serta pengelolaan kekayaan sah daerah lainnya,” jelasnya.

Bons Rumbruren berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mengelola anggaran dengan baik sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik meski di tengah pandemi Covid-19.

“APBD masih akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19, terutama untuk penanganan bidang kesehatan serta program jaring pengaman sosial (JPS),” pungkasnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.