Beranda Manokwari Apungkan Wacana Pembentukan Pansus, Norman Tambunan: Masalah Honorer Bukan Kepentingan Pilkada

Apungkan Wacana Pembentukan Pansus, Norman Tambunan: Masalah Honorer Bukan Kepentingan Pilkada

198
0
Suasana audiens DPRD dengan perwakilan honorer Pemkab Manokwari. DPRD wacanakan pembentukkan pansus untuk menyikapi masalah honorer daerah. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan menyatakan, bisa saja DPRD mempertimbangkan pembentukkan Panitia khusus (Pansus) guna menyikapi permasalahan CPNS di lingkungan pemerintahan kabupaten Manokwari.

“DPRD bisa saja membentuk pansus. Jika mendapat dukungan anggota dan persetujuan pimpinan dewan, pansus kita bentuk untuk menelisik hal-hal yang disampaikan terkait seleksi CPNS dan permasalahan honorer pemkab Manokwari,” kata Norman Tambunan usai beraudiens dengan perwakilan honorer, Jumat (28/8/2020).

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manokwari pose bersama perwakilan honorer Pemkab Manokwari. Perwakilan honorer ini menyampaikan petisi dan aspirasi ke DPRD. Foto : ARF

Permasalahan seleksi CPNS dan honorer pemkab Manokwari harus dilihat secara menyeluruh sebagai masalah daerah yang harus mendapatkan solusi, khusus untuk honorer cukup menjadi beban daerah dari sisi anggaran yang banyak menguras APBD.

Untuk itu, Norman Tambunan menegaskan, respon terhadap permasalahan seleksi CPNS maupun honorer daerah, bukan karena kepentingan tertentu apalagi kepentingan politik pilkada 2020.

“Jangan ada punya pikiran buruk terkait permasalahan ini, apa lagi soal honorer daerah yang diisukan disusupi kepentingan-kepentingan politik pilkada. Buktinya, tidak. Ini perwakilan dari semua anggota dewan yang hadiri dan bertemu para honorer yang membawa aspirasi mereka,” ujarnya.

“Mari, ingat sumpah janji jabatan kita, siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan itu yang harus diperjuangkan. Saya bilang ke teman-teman, ini bukan urusan politik pilkada, semua setuju,” sambung Norman Tambunan.

Kehadiran para honorer ke DPRD, menurut Norman Tambunan, ini berkaitan dengan ketidakpuasan mereka atas arahan dan petunjuk pemerintah daerah menyangkut seleksi CPNS—terkesan mengesampingkan tenaga honor meski bekerja telah bertahun-tahun.

“Jadi rapat antar honorer dan DPRD, ini karena mereka merasa tidak puas dengan hasil pertemuan dengan pemerintah daerah. Karena itu mereka menyurati. Saya yang menerima karena ketua tidak bisa hadir, kebetulan saya terima dengan beberapa anggota DPRD yang juga perwakilan lima fraksi. Kita sepakat bantu dan kawal aspirasi honorer,” ucapnya.

Lihat juga  Norman Tambunan: Prioritaskan Honorer Daerah pada Seleksi CPNS 2019-2020

Norman Tambunan menyarankan, pemerintah memperhatikan keberadaan honorer dalam seleksi CPNS yang akan dibuka kembali untuk formasi 2019.

“Pribadi saya sepakat diutamakan itu adalah honorer yang mengabdi sudah lama di pemkab Manokwari, toh formasi yang dibuka itu juga kurang lebih sama dengan tenaga-tenaga honorer. Lebih bagus selesaikan dulu honorer yang sudah mencapai 2.083 orang ini sehingga beban APBD berkurang. Honorer diangkat, diselesaikan dulu,” katanya.

Norman Tambunan menambahkan, aspirasi yang diserahkan perwakilan honorer, DPRD akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat internal lembaga. Rapat itu guna mendalami beberapa persoalan yang disampaikan terkait hasil seleksi CPNS.

Misalnya, formasi hanya satu orang, tetapi yang lulus 2 orang, ada juga honorer K2 sudah dinyatakan lulus, tetapi belum terima SK sampai saat ini, serta peserta dengan nilai tinggi tetapi tidak lolos.

“Kalau ada yang masih berpikiran ini kepentingan politik, sedikit politik, dan berpikiran buruk terkait nasib banyak orang ini. Itu sudah bagaimana lagi, saya sudah tidak bisa memahaminya lagi, mau dibagaimanakan juga jadi bingung mau menilai pikiran seperti itu,” tutupnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.