MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Mengantisipasi kepulangan sebanyak 413 warga Manokwari dari Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Manokwari bakal mewajibkan karantina mandiri 14 hari. Upaya melaksanakan karantina tersebut juga berlaku bagi warga Manokwari yang baru kembali dari luar daerah, terutama daerah tertular Covid-19.
“Warga Manokwari yang tertahan di Jayapura, informasinya memang pemda setempat sangat ketat. Jika diizinkan pulang, mereka tetap harus mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari
Kesiapan kami seperti itu, tidak bisa langsung pulang begitu saja. Aturannya akan disiapkan oleh gugus tugas,” kata Plt Bupati Manokwari Edi Budoyo, Jumat (12/6/2020).
Menyoal informasi kepulangan ratusan warga Manokwari, Edi Budoyo melanjutkan, koordinasi dan komunikasi hingga kini belum ada antara pemda Manokwari dan pemda Jayapura. “Belum ada informasi,” singkatnya.
Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari, drg. Sembiring mengatakan, sejak menerima informasi terkait rencana kepulangan 413 warga Manokwari, gugus tugas telah melakukan langkah-langkah persiapan.
“Kita sudah siap dengan tim 20 orang, sudah disiagakan tetapi ternyata hoaks,” ujarnya.
Terpisah, Jack Sawaki, Sekretaris Masyarakat Papua Barat di Jayapura mengatakan, keseluruhan penduduk Papua Barat yang terkunci pandemi Covid-19 di Jayapura sebanyak 1.33.
Dan rencana kepulangan ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi Papua.
Kendati demikian, usaha ini belum mendapat titik terang. Dirinya juga telah berkoordinasi lewat telpon dengan pemerintah provinsi Papua Barat melalui gugus tugas Covid-19.
“Responnya, kami disuruh buat surat permohonan ke gugus tugas Covid-19 Papua barat yang dilampirkan dengan data-data penduduk Papua Barat
Saya sudah buat dan kirim via whatsapp, juga surat yang sama ke gugus tugas Covid-19 Manokwari. Apakah sudah sampai ke masing-masing ketua gugus tugas, saya belum tahu perkembangannya. Surat saya baru kirim pagi tadi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi Papua sudah membuka akses untuk memulangkan masyarakat Papua Barat. Ia mengatakan, rencana keberangkatan pada 11 Juni mengunakan KM Ciremai terkendala. Karena di Papua Barat umumnya pemerintah kabupaten dan kota belum membuka akses pelabuhan.
Jack Sawaki menambahkan, warga telah melakukan rapid tes agar bisa kembali ke Manokwari. “Kami mohon pemerintah bisa menyurati PT Pelni dan pihak terkait lainnya untuk membuka pelabuhan,” tutur Jack. (ARF)