Beranda Manokwari BPK RI Perwakilan Papua Barat Gelar Media Workshop

BPK RI Perwakilan Papua Barat Gelar Media Workshop

255
0
BPK RI Perwakilan Papua Barat
Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Paula Henry Simatupang (kiri) didampingi Kepala Sub Auditorial Papua Barat I, Suhardi (kanan) saat menyampaikan materi di Media Workshop, Jumat (05/10/2018) siang. Foto: EFN/PKT

MANOKWARI, Papuakita.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat menggelar Media Workshop bertajuk “Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah”, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jumat (05/10/2018) siang.

Acara ini dihadiri sejumlah wartawan perwakilan dari media cetak, elektronik maupun online yang ada di Manokwari, ini bertujuan memberi pemahaman lebih lanjut kepada media terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), khususnya seluruh kegiatan BPK perwakilan provinsi Papua Barat pada semester I Tahun 2018.

Hadir sebagai pembicara dalam acara workshop ini Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Paula Henry Simatupang didampingi Kepala Sub Auditorial Papua Barat I, Suhardi yang sekaligus bertindak sebagai moderator.

Henry menjelaskan terkait visi dan misi dari BPK Republik Indonesia. Visi dari BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

“Untuk mewujudkan visi tersebut BPK memiliki dua misi, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegeritas, independen dan proporsional,” beber Henry.

Sejumlah wartawan perwakilan dari media cetak, elektronik maupun online yang ada di Manokwari hadiri acara Media Workshop yang digelar BPK Perwakilan Papua Barat, Jumat (05/10/2018) siang. Foto: EFN/PKT

Pada kesempatan tersebut, Henry juga memaparkan terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPK RI, yaitu pada semester I Tahun 2018 adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2017, laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I tahun anggaran 2018, dan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per semester I tahun anggaran 2018.

“Pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2017, dari 14 entitas pemeriksaan terdapat sembilan entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan lima entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” katanya.

Menurut Henry, untuk mendorong entitas agar terus berusaha menciptakan pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel, di semester II ini BPK RI sedang melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan dana desa, pengelolaan dana JKN dan pengelolaan dana pendidikan.

Henry berharap, melalui workshop ini kedepannya tercipta hubungan kesepahaman dan kerja sama yang saling mendukung antara BPK dan semua media yang ada di provinsi Papua Barat dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik. (EFN/R1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here