oleh

Bupati Hermus Indou apresiasi kehadiran pegawai dinas pendidikan

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kehadiran pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mencapai 70 persen di hari pertama berkantor setelah selesai masa libur atau cuti bersama tahun baru 1 Januari 2022.

“Maksud dan tujuan sidak hari ini, kita ingin memastikan tingkat keaktifan dan kehadiran ASN dan honorer di dinas pendidikan. Puji Tuhan untuk tingkat kehadiran sudah 70 persen,” kata Bupati Hermus Indou saat melakukan sidak ke Dinas Pendidikan, Senin (3/1/2022).

Kendati tingkat kehadiran cukup tinggi, Hermus Indou berharap dinas pendidikan sebagai OPD strategis yang lebih banyak mengurus kebutuhan masyarakat, mesti bisa meningkatkan kehadiran pegawai hingga seratus persen.

“Mesti bisa lebih aktif lagi. Tingkat kehadiran bisa dipastikan lagi, kita di sini semuanya awalnya guru, kalau bisa jam 08.00 WIT sudah masuk. Dinas pendidikan ke depan bisa menerapkan dispilin untuk seluruh pegawai, bisa aktif seperti sekolah yang sejak jam 08.00 sudah aktif mengurus sekolah. Jangan kita sebagai institusi yang mengurusi pendidikan secara umum justru tidak aktif,” ujarnya.

Dalam kesempatan sidak tersebut, Hermus Indou juga ingin memastikan langsung soal ketersediaan SDM pendidikan di daerah ini melalui data yang ada di dinas. Ia mengaku, SDM yang dimiliki dinas pendidikansangat terbatas. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk disikapi secara baik.

“Sudah disampaikan tadi, kita sadari SDM yang dimiliki oleh dinas sangat terbatas. Kita mesti benahi hal ini ke depan, analisis jabatannya, tugas pokok dan fungsi, kebutuhan pegawai. Ini kalau bisa disampaikan kepada BKD melalui sekda agar ini bisa diperhatikan supaya jangan sampai SDM kita tidak memadai untuk menyelenggarakan Pendidikan,” ucap Hermus.

Bupati Hermus Indou juga menyoroti ketersediaan sarana dan prasarana pada dinas pendidikan yang memiliki fungsi sangat strategis. Menjadi kabupaten induk, cukup miris jika sarana dan prasarana belum memadai sama sekali.

“Kondisi ini terlihat yang mana semestinya ruang kerja kepala dinas dan kepala bidang dengan staf mesti terpisah, tetapi tidak demikian dan masih menyatu. Tahun ini gedung dinas pendidikan akan dibangun dan mudah-mudahan sudah cukup representatif menampung pegawai dan bisa menjalankan tupoksinya,” ujarnya lagi.

Mengingatkan akan laporan pertanggung jawaban, Hermus Indou menegaskan, setiap OPD wajib menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Sebab pemeriksaan awal BPK RI sudah mulai dilakukan pada 5 Januari mendatang.

“Sidak kali ini saini saya juga ingin mengecek laporan pertanggungjawaban terutama dari aspek keuangan pada tahun anggaran 2021. Tanggal 5 BPK sudah masuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Saya berharap dinas ini strategis, jangan sampai laporan pertanggungjawaban itu tidak bisa diperhatikan sampai tuntas,” tutupnya.

Hermus menambahkan, laporan keuangan yang masih ‘bermasalah’ agar segera dikonsultasikan kepada BPKAD maupun inspektorat secara aktif sehingga tidak menjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.

“Kalau ada yang belum bisa dipertanggungjawabkan, inspektur ada, badan pengelolaan keuangan ada, ada yang lain. Jangan malu bertanya, kalau bisa bergegas dan aktif. Jangan sampai tunggu kita perintahkan. Jangan sampai kita membiarkan pekerjaan rumah itu menjadi hal yang tidak bisa diselesaikan,” pungkasnya. (PK-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed