MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Daya serap anggaran Pemerintah Kabupaten Manokwari rendah, hingga per 2 Agustus 2021 realisasi baru mencapai 25,39 persen dari total APBD 2021 yang senilai Rp1,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD Norman Tambunan mengaku, masalah serapan anggaran ini telah dirapatkan Banggar DPRD dengan TAPD. Ia mengatakan, DPRD sudah minta pemerintah daerah segera merealisasikan kegiatan fisik dan belanja bantuan lainnya sehingga bisa meningkatkan serapan anggaran.
“Kalau kegiatan fisikanya sudah dikebut paling sampai September persentasenya bisa naik. Sampai saat ini kegiatan fisik belum jalan. Kita minta kegiatan fisik segera direalisasikan dan juga belanja-belanja yang perlu direalisasikan disegerakan supaya terjadi peningkatan persentase,” ujarnya, Rabu (4/8/2021).
Harusnya persentase serapan anggaran pemerintah daerah hingga berakhir semester 1 minimal mencapai di 37 persen dari total pagu. Target ini sesuai dengan arahan presiden. Presiden juga berharap daerah bisa realisasikan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.
Meski demikian, kata Norman, DPRD optimis serapan anggaran 2021 bisa meningkat jika pemerintah tidak menunda-nunda realiasi belanja fisik maupun belanja hibah dan bansos.
“Jika dilelangkan hingga September, kami optimis serapan anggaran meningkat. Pekerjaan fisik itu yang agak lama seperti bangun gedung. Kalau pekerjaan jalan itu kemungkinan tidak mebutuhkan waktu sampai 3 bulan,” ujarnya lagi.
Terpisah, Ketua Komisi B DPRD, Aloysius Siep mengingatkan, pemerintah perlu meningkatkan daya serap anggaran agar tidak terjadi penumpukkan anggaran yang berpotensi menjadi SiLPA di akhir tahun.
“DPRD sudah bertemu dengan bupati dan sampaikan masalah ini. Kami optimis, bupati cukup aktif mengoordinasikan dan mengomunikasikan masalah serapan anggaran dengan OPD-OPD,” ucap Siep.
DPRD, tambah Siep, tetap mengawasi pengelolaan anggaran sehingga berharap daya serap meningkat di waktu kerja efektif yang tersisa 4 bulan.
“DPRD dan pemerintah daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan, kita mesti saling mengingatkan. Rakyat adalah target utama dari pembangunan,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah, drg. Hendri Sembiring mengakui, serapan anggaran masih rendah. Realisasi anggaran naik meski tidak signifikan. “Sudah naik 25,39 persen per 2 Agustus. Serapan ini meningkat jika dibandingkan pada 28 Juli yang baru mencapai 24,30 persen,” ujarnya.
Rendahnya serapan anggaran, lanjut Sembiring disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Sehingga kegiatan-kegiatan rutin tidak dapat berjalan maksimal.
“Masih sangat rendah, karena banyak kegiatan seperti sosialisasi, rapat itu tidak bisa berjalan di masa pandemi ini. Ini menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan oleh pimpinan OPD.
Sembiring menambahkan, telah mengarahkan para asisten dan jajarannya untuk ikut memonitor langsung penyerapan anggaran di tiap OPD. Selain itu, meminta proses lelang pekerjaan yang bersumber dari DAK bisa dimaksimalkan.
“Kita dorong percepatan penyerapan anggaran. Untuk kegiatan fisik, itu paling banyak bersumber dari DAK (dana alokasi khusus). Pak bupati sudah menandatangani surat permohonan pencairan dana sehingga dananya segara masuk ke kas daerah. Kegiatan yang bersumber dari DAK ini sering jadi kendala pada proses tendernya di tiap OPD,” pungkasnya. (ARF)
