MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan menanggapi dingin isu pro kontra proyek pembangunan jembatan yang rencananya akan menghubungkan Manokwari dan Pulau Mansinam. Pro dan kontra terkait pembangunan suatu fasilitas umum adalah hal lumrah.
“Dalam Musrenbang tahun 2017, saya sudah usulkan ke Pemerintah Pusat. Untuk pembangunan jembatan penyeberangan ke Pulau Mansinam. Pro kontra terkait pembangunan fasilitas publik itu hal biasa. Saya selaku bupati Manokwari tetap mendukung pembangunan tersebut,” kata Demas Mandacan, Rabu (12/2/2020).
Usulan pemerintah kabupaten Manokwari, ini salah satunya didasarkan pada kecelakaan laut yang sering terjadi terutama pada perayaan HUT Pekabaran Injil (PI) yang digelar setiap tanggal 5 Februari.
“Pengalaman beberapa tahun lalu dalam rangka perayaan HUT PI, perahu terbalik dan orang tenggelam. Tapi tidak ada korban jiwa, karena orang bisa berenang. Kalau yang tidak tahu berenang bisa-bisa tenggelam. Mau salahkan siapa?,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Demas Mandacan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diiginkan jembatan tersebut harus dibangun. Ia mengatakan, pembangunan jembatan Manokwari-Mansinam akan dibiayai menggunakan APBN, bukan APBD.
“APBD digunakan untuk pembebasan lahan, kita harus mendukung program pembangunan. Ini harus berjalan, bicara program besar ini ke pemerintah pusat sulit. Tapi kita bersyukur karena Wakil Menteri PUPR orang Papua maka program ini bisa segera dilaksanakan,” ucap Demas Mandacan.
“Kalau tidak ada orang Papua yang duduk di situ (Kementerian PUPR, red) (maaf) proyek besar ini tidak mungkin dilaksanakan. Sebelum gubernur menyerahkan surat untuk pembangunan jembatan tersebut, kami sudah dihubungi pak wakil menteri lebih dulu,” sambungnya.
Demas Mandacan menyatakan, keberadaan pengemudi ‘taxi laut’ yang dikhawatirkan paling terdampak dari rencana proyek pembangunan jembatan, itu akan dibicarakan secara khusus antara pemda Manokwari, Pemprov Papua Barat, dan masyarakat pulau Mansinam.
“Tidak ada masalah yang tidak ada solusi, pasti ada solusi penyelesaiannya, besok jembatan selesai akan jadi icon Manokwari. Selaku Bupati Manokwari tetap mendukung program pembangunan jembatan penyeberangan ke Mansinam,” ujar Demas Mandacan lagi.
Terpisah, Ketua DPR Papua Barat, Origenes Wonggor mengatakan, secara kelembagaan pada prinsipinya, DPR (Papua Barat) mendukung sepenuhnya kebijakan yang memberikan dampak positif bagi daerah dan juga masyarakat Papua Barat.
“Kami dukung pemerintah pusat yang sudah merespon rencana pembangunan jembatan penghubung Manokwari dan pulau Mansinam. Pulau Mansinam ini menjadi situs religi, bersejarah bagi Indonesia, juga menjadi penting bagi Tanah Papua. Saya pikir pro kontra itu lumrah terjadi dalam suatu perencanaan,” ujarnya.
Politikus partai golkar ini menyarankan, pro kontra agar tidak berlanjut dan membias, pemerintah provinsi perlu memaksimalkan sosialisasi dan membuka ruang-ruang dialog. Pendekatan dialogis dalam menyikapi rencana pembangunan jembatan Manokwari-Mansinam diyakini bisa menemukan solusi aplikatif.
Menurut Origenes Wonggor, perencanaan pembangunan jembatan tersebut harus dimatangkan. Sehingga memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat, terutama dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi jembatan maupun masyarakat pulau Mansinam.
“Jembatan ini mau dibangun tetapi dampak ekonomi terhadap masyarakat itu seperti apa? Contohnya, perkantoran gubernur provinsi Papua Barat di arahkan ke wilayah selatan Manokwari, ini menghidupkan sektor ekonomi di wilayah tersebut. Kalau boleh masyarakat ikut mendukung pembangunn jembatan tersebut,” papar Origenes Wonggor.
Origenes Wonggor menambahkan, pembangunan jembatan Manokwari-Mansinam akan dibiayai menggunakan APBN. Kendati demikian, tugas pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak sekadar menyelesaikan persoalan pro kontra yang muncul. Akan tetapi menyediakan alokasi anggaran, untuk membebaskan lahan yang akan terkena proyek pembangunan jembatan itu.
“Pasti pemerintah daerah dalam pembiayaannya terutama dalam pembebasan lahan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak ulayat. Kalau pembangunannya dibiayai melalui APBN,” tutupnya. (TRI/ARF)