Beranda Manokwari DPRD Manokwari Kritisi Satgas Covid-19, Posko Tak Lebih Sebatas Menerbitkan Rekomendasi

DPRD Manokwari Kritisi Satgas Covid-19, Posko Tak Lebih Sebatas Menerbitkan Rekomendasi

62
0
Rapat. Suasana rapat DPRD kabupaten Manokwari dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kinerja Satgas Covid-19 Kabupaten Manokwari mendapat sorotan tajam DPRD. DPRD menilai kinerja satgas tidak optimal, tugas pencegahan dan penanganan wabah virus corona tidak maksimal. Apa yang dilakukan satgas baru nampak tak lebih sebatas menerbitkan surat rekomendasi perjalan.

Kritikan lembaga wakil rakyat ini disampaikan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (19/5/2020). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Bons Rumbruren dan didampingi Wakil Ketua Norman Tambunan sejumlah anggota dewan, serta Kepala BPKAD, Ensemy S. Moso, Kepala Bappeda, Tajuddin, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Surya.

“Fungsi posko satgas kabupaten kurang efektif. Data dan informasi yang kami dapati pokso hanya mengurus rekomendasi perjalanan saja. Kegiatan lain tidak ada. Data dan informasi tentang covid-19 tidak ada, masyarakat kesulitan mencari data dan informasi tersebut,” kata Komis A, Masrawi Ariyanto.

“Kalau kita mau selesai dan atasi pademi covid-19, harus (maksimalkan) pencegahan. Misalnya, ada OTG kalau sudah positif harusnya bisa dikarantina,” sambung Wakil Ketua Komisi B, Suriyati Faisal.

Bons Rumbren menekankan, anggaran yang dialikasikan untuk pencegahan dan penanganan covid-19 terbilang besar. Dirinya mengingatkan satgas agar mengimbanginya dengan kinerja maksimal.

“Alat (PCR) sudah ada. Jadi periksa baik, orang yang pegang alat ini harus betul-betul menguasainya supaya hasil pemeriksaannya dijamin akurat,” ujarnya.

Sayangnya, rapat ini tidak dihadiri satgas. Alasan ketidakhadirian tersebut dikarenakan ketua harian sagtas yang adalah sekretaris daerah sedang melakukan kunjungan ke kelurahan. Hal itu berkaitan dengan rencana penyaluran bantuan bahan pokok (Bapok). Kritikan dewan ini lantas ditanggapi oleh kepala BPKAD dan kepala Bappeda.

“Fungsi posko sudah dibicarakan dalam rapat Forkompimda. Fungsi posko akan dihidupkan. Terkait data, itu perlu ada dan akan diupayakan,” kata Moso.

Lihat juga  Fraksi Golkar DPRD Manokwari Pertanyakan Upaya Penertiban Pasar Tradisional

Forkopimda dengan satgas sebelumnya telah melakukan rapat evaluasi pada 8 Mei lalu. Rapat ini menekankan peran masing-masing bagian dalam struktur satgas. Saat rapat, Kejari Manokwari Banjar Nahor mengingatkan soal jadwal petugas posko yang tidak konsisten.

“Jadwal petugas posko, konsisten dicek. Peran posko juga bisa bisa minimalisir berita burung atau hoaks. Kedisiplinan petugas pokso covid-19 harus ditingkatkan,” pesannya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.