MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manokwari Suriyati Fasial menyoroti kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop). Dinas Perindagkop dinilai belum serius menata dan mengelola pasar tradisional, terutama pasar Wosi dan pasar Sanggeng.
“Permasalahan terkait kenyamanan dan keamanan pedagang di pasar Wosi dan pasar Sanggeng sudah disampaikan kepada kami di DPRD untuk kesekian kali. Proges menjadikan pasar lebih baik itu sudah sejauh mana? Bingung juga melihat kondisi ini,” kata Suriyati Faisal usai beraudiens dengan perwakilan Kelompok Pedagang Ikan pasar Wosi di Kantor DPRD, Selasa (17/3/2020).
Kata Suriyati Faisal, pasar harus ditertibkan dari berbagai bentuk praktik yang tidak benar, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang serta pengunjung.
Dengan demikian, lanjutnya, pasar juga bisa dioptimalkan sebagai salah satu penompang pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari pungutan retribusi daerah.
“Gaji anggota dewan, ASN itu dari mana kalau bukan dari pajak dan retribusi yang ditarik termasuk yang ditarik dari para pedangan di pasar-pasar tradisional, kok sampai hari ini permasalahan pasar itu belum juga selesai. Dinas terkait harus bisa beri solusi untuk permasalahan pedagang, kenapa sampai mandek? Alasan mandeg ini harus diinformasikan kepada masyarakat dan juga kepada dewan,” ujar dia.
“Saya tidak mengetahui proges dari kerja-kerja dinas perindagkop dalam menertibkan pasar Wosi dan pasar Sanggeng, karena tidak menyampaikan kepada dewan. Sekarang ini kami sudah didatangi oleh pedagang ikan pasar Wosi. Persoalan yang disampaikan sama, kalau tidak sanggup menangani masalah pasar kasih orang lain saja yang sanggup menangani masalah pasar ini,” tukasnya.
Suriyati Faisal menyarankan, ekspos kinerja setiap OPD di lingkup kabupaten Manokwari juga perlu dimaksimalkan lewat website yang telah disediakan.
“Zaman sekarang sudah canggih, teknologi dunia digital bisa dipakai menyampaikan hasil kerjanya sehingga masyarakat bisa ikut tahu sudah sampai di mana pemerintah daerah bekerja,” sambung politikus golkar ini.
UPT pasar
Di sisi lain, Suriyati Faisal mengaku penataan dan pengelolaan pasar bisa lebih fokus jika ditangani melalui UPT. Untuk itu, ia berharap informasi perkembangan menghadirkan UPT perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan DPRD.
Menyoal adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan kondisi di pasar saat ini, baik di pasar Wosi maupun pasar Sanggeng, Suriyati Faisal tak mau berkomentar banyak. Dirinya menegaskan segala permasalahan di pasar menjadi tanggung jawab dinas perindagkop
“Pasar ini sudah cukup lama, masing-masing OPD itu sudah ada penjabaran tugasnya. Tidak mungkin urusan perikanan dikerjakan oleh perindagkop, sudah ada lingkupnya
Harusnya masalah pasar ini lebih fokus diselesaikan. Bagaimana maua PAD meningkat kalau penataan dan pengelolaan pasar belum optimal. Soal oknum yang ikut bermain, saya tidak berpikir ke oknum, saya berpikir ini adalah tanggung jawab dinas,” ujarnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop, Frengky Saiba mengatakan, pembentukkan UPT pasar sudah dilakukan kajian akademis. Saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil kajian tersebut.
Jauh hari sebelumnya, Kadis Perindagkop Rosita Watofa mengatakan, kajian akademis diperlukan untuk mendukung pembentukkan UPT pasar. Sebab, pembentukkan UPT akan berdampak pada anggaran dan SDM serta penentuan klasifikasi UPT. (ARF)
