MANOKWARI, PAPUAKITA.COM— Lembaga masyarakat adat (LAM) sebagai lini terdepan dalam menjaga kelestarian adat asli Papua dan sebagai wadah pengelola dan penerus aspirasi masyarakat asli Papua baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal itu dikatakan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko Tike Untung pada acara musyawarah LMA Papua Barat Wilayah Manokwari Raya, yang berlangsung di salah satu hotel, Jumat (15/3/2019).
“LMA diharapkan mampu bersinergis dengan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan masyarakat asli Papua dalam wadah NKRI. LMA diharapkan mampu memosisikan dirinya sebagai lembaga mitra pemerintah yang profesional,” kata gubernur.
Dikarenan besar harapan masyarakat Papua yang dipercayakan kepada LMA agar dapat terwujud dan langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat asli Papua di Papua Barat maupun yang berdomisili di daerah lainnya.
“Tantangan kehidupan kita ke depan di Tanah Papua, khususnya dalam kehidupan berbangsa diprediksi akan semakin berat dan sulit, karena adanya dampak negatif globalisasi kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat kita di Papua Barat,” ujar gubernur.
Karena itu, lanjut gubernur, pemerintah sangat mengharapkan hubungan kemitraan yang sinergis dengan seluruh lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga masyarakat adat se-Manokwari Raya.
“LMA dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat sebagai wujud pengabdianya kepada bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya di provinsi Papua Barat,” kata gubernur berpesan.
Gubernur Dominggus Mandacan menambahkan, musyawarah harus menghasilkan program-program yang bermanfaat untuk kemajuan lembaga masyarakat adat ke depan.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berusaha dan bekerja keras seusai tugas dan fungsi kita masing-masing demi membebaskan dan menyelamatkan kita semua dan masa depan anak cucu kita dari HIV dan AIDS, narkotika dan obat-obat terlarang termasuk lem aibon,” imbuhnya.
Wakil Ketua II LMA Provinsi Papua Barat, Richad Feri Dacosta dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari digelarnya musyawarah adat adalah, mendengarkan aspirasi masyarakat untuk dapat menentukan hak adat mereka mengenai usulan calon anggota DPR Papua Barat jalur otonomi khusus melalui mekanisme pengangkatan.
“Junjung tinggi nilai adat dan dipergunakan sebaik-baiknya demi masyarakat adat. Agar dapat memetik manfaat dari musyawarah adat ini. Sesuai dengan visi dan misi LMA, yakni membangun Papua mulai dari adat, agama, dan pemerintah,” tutup Feri Dacosta.
Musyawarah adat wilayah Manokwari Raya dihadiri dan diikuti oleh pengurus LMA dari 3 kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. (RBM)
