Beranda Manokwari Kajati Tak Temui Kajari Saat Sidak di Kantor Kejaksaan Negeri Manokwari

Kajati Tak Temui Kajari Saat Sidak di Kantor Kejaksaan Negeri Manokwari

131
0
Kajati Papua Barat Yusuf, S.H. M.H saat sidak di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari. Kepala Kejaksaan Negeri tak berada di kantornya. Foto : TRI

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf S.H., M.H, lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari. Kajari Manokwari tak berada di tempat saat sidak, Kamis (16/7/2020).

Sejumlah staf memberikan jawaban berbeda terkait keberadaan Kajari Manokwari, hal ini menjadi sorotan Kajati terkait pengamanan pimpinan yang harus dilakukan oleh staf di wilayah Kejari Manokwari.

Kajati Papua Barat Yusuf, S.H. M.H saat sidak di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari. Foto : TRI

“Dalam persiapan pemusnahan barang bukti Miras Kajari melakukan koordinasi dengan Kodam, dan harus menjemput istri untuk mendukung kegiatan Hari Adhyaksa nanti. Kita datang bukan untuk inspeksi pimpinan. Tetapi institusinya, beliau masih mampu mengendalikan kinerja seluruh stafnya,” ujar Yusuf.

Menjadi sorotan Kajati, sampai saat ini Kejari Manokwari belum mengungkap satupun kasus korupsi, yang ditangani hanya pelimpahan dari kepolisian. Diharapkan di sisa waktu tahun 2020 bisa melakukan pengungkapan kasus sesuai target dari pusat.

“Disini masih nihil, kita harapkan dengan Kasi Pidsus yang baru dalam waktu yang tersisa 6 bulan di tahun ini bisa bekerja sama dengan BPKP, BPK, dan APIP setempat untuk memproses orang-orang yang melakukan mark up anggaran pemerintah,” kata dia lagi.

Dalam sidak ini, sejumlah ruangan dilihat secara dekat oleh Kajati Papua Barat, termasuk ruang sidang online serta ruang penyimpanan barang bukti. Masih ditemui prosedural yang tidak sesuai dengan SOP yang diamanatkan oleh Kejaksaan Agung.

“Kita lihat prosedural internal masih ada prosedur yang tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh Kejari Manokwari. Misalnya, tata laksana penyimpanan barang bukti, seperti senjata api yang disimpan di ruang terbuka serta kendaraan bermotor yang masih berisi bahan bakar,” ujarnya.

Kajati juga menemui banyaknya kendaraan yang sudah mulai tidak efektif karena berumur lebih dari 5 tahun, yang dianggap telah tidak berdaya guna bagi pelayanan hukum masyarakat.

Lihat juga  Toko Bintang Jaya ‘Buka’ Kembali, Kepala DPM-PTSP Ancam Police Line

“Saya minta mereka mengusulkan agar mereka melakukan pembaruan, baik melalui DIPA Kejaksaan Agung maupun hibah pemda daerah wilayah kerja mereka. Karena fungsi kendaraan itu juga untuk pelayanan masyarakat,” tandas dia. (TRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.