oleh

Komitmen Tingkatkan Pelayanan, BPKAD Manokwari Buka Klinik Kuda Manis

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Manokwari melalui berbagai upaya. Misalnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dengan membuka Klinik Keuangan Daerah Manokwari Bisa (Kuda Manis). Ini merupakan inovasi BPKAD meningkatkan pelayanan.

Kepala BPKAD, Ensemy Stevy Mosso mengatakan, proses pelayanan telah berjalan dengan baik setelah klinik Kuda Manis di-lauching beberapa waktu lalu oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo.

Kepala BKPAD Kabupaten Manokwari, Ensemy Stevy Mosso didampingi Kabid Akutansi, Rita Mariana.

“SDM yang masih perlu diberikan pembelajaran dan pemahaman. Ini merupakan suatu inovasi, kepada para OPD mari kita sama-sama memacu dan bergandengan tangan serta berkoordinasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya,” ujar Moss, Selasa (6/8/2019).

Adapun sasaran yang hendak dicapai dengan menghadirkan klinik Kuda Manis, yakni bagaimana proses pelayanan dari bidang pengelolaan keuangan proses penatausahaan sampai dengan pelaporan bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada..

“Kami terus berupaya klinik Kuda Manis diikutkan dalam lomba yang dilakukan di tingkat provinsi sampai nasional. Manokwari bisa dalam segala hal, untuk itu perlu dukungan dari semua stakeholder,” tuturnya.

Kabid Akutansi BPKAD, Rita Mariana mengatakan, ide awal untuk menciptakan sebuah inovasi baru melalui klinik kuda manis beranjak dari sistem pengelolaan keuangan di kabupaten Manokwari belum sesuai dengan harapannya.

“Untuk merubah sesuatu tidak semudah membalikan telapak tangan tetapi karena ada keyakinan dari awal maka kami optimis. Pengelolaan antara OPD dengan BPKAD tidak sinkron, maka dengan adanya klinik ini dapat menjad satu kesatuan antara BPKAD selaku pembina pengelola yang ada di OPD,” ujarnya.

Dengan adanya klinik tersebut diharapkan dapat meciptakan satu persamaan persepsi. Sehingga diharapkan ke depan LKPD Kabupaten Manokwari bisa dicapai dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selain itu, kualitas dalam pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi ke depannya. (ARF)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed