Beranda Manokwari Pansus Covid-19 DPRD Manokwari: Gugus Tugas Harus Jamin Isolasi Mandiri Aman

Pansus Covid-19 DPRD Manokwari: Gugus Tugas Harus Jamin Isolasi Mandiri Aman

124
0
Rusunawa milik Pemkab Manokwari di Kompleks Reremi Puncak dijadikan sebagai Faskar terpusat pasien Covid-19. Daya tampung faskar tak lagi memungkinan menerima pasien baru. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapilatu menegaskan, upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan cara isolasi mandiri. Merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang dapat ditempuh oleh Gugus Tugas (Gustu) untuk menekan laju penularan Covid-19 di daerah ini.

“Kalau terpaksa harus isolasi mandiri, harus diperketat. Katakanlah ada orang terinfeksi dan harus diisolasi di rumahnya, bagaimana dengan keluarganya? Harus diiungsikan kemana? Kemudian, tim gugus tugas harus jadi jaminan, menjamin bahwa orang yang menjalani isolasi mandiri terawasi selama 24 jam. Tidak keluar rumah atau bebas beraktivas,” kata Romer, Rabu (16/9/2020).

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapilatu. Foto : ARF

Pernyataan Romer ini berkaitan dengan daya tampung Fasilitas karantina (Faskar) terpusat pasien positif Covid-19 milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Manokwari sudah tidak lagi mampu menerima pasien positif Covid-19.

“Informasi terbaru, bahwa faskar terpusat yang ada saat ini sudah penuh. Kondisi ini harus dicarikan jalan keluar,” ujar Romer.

Kekhawatiran Romer memuncak. Ia mengatakan, kasus positif Covid-19 di Manokwari hampir bisa dipastikan akan bertambah signifikan. Hal itu sangat dimungkinan dengan akan dioperasikannya alat PCR milik pemerintah daerah.

“Ini (penambahan kasus, red) yang menjadi ketakukan bagi kita. Ketika kita punya alat dan melakukan swab secara besar-besaran, yang jadi persoalan apakah fasilitas karantina yang ada mampu menampung serta mampu mengobati orang-orang yang tertular (covid-19),” ujarnya lagi.

Berbicara soal fasilitas karantina terpusat, lanjut Romer, diakui bahwa masih jauh dari kata memadai. Dirinya mencontohkan, penyediaan faskar yang ada saat ini saja cukup menguras anggaran.

“Kita kerepotan. Faskar kita yang ada saat ini, saat itu untuk perlengkapannya saja anggaran yang dibutuhkan Rp6 miliar. Untuk melengkapi faskar kabupaten Manokwari saja Rp6 miliar. Apakah ini harus ada penambahan ruangan, tempat tidur, dan lainnya? Ini harus dipikirkan,” tegasnya.

Lihat juga  Pancasila Masih Sebatas Konsep

Pemerintah kabupaten Manokwari telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, total anggaran yang digelontorkan kepada gugus tugas untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 mencapai Rp92,4 miliar lebih.

Sebelumnya, Edi Budoyo mengaku, pasien Covid-19 yang dikarantina secara mandiri di rumahnya sangat riskan. Selain tidak bisa dijamin soal pengawasannya, sterilisasi tempat karantina tidak bisa dilakukan optimal.

“Anggaran yang sudah direfocusing memang sangat minim sekali. Sekalipun dilihat itu besar, alokasi terbesar itu untuk jaring pengaman sosial dan obat-obatan,” ujar Plh Bupati Manokwari, Edi Budoyo.

Edi mengatakan, struktur APBD dapat diubah untuk keperluang pencegahan dan penanganan Covid-19, hal itu selaras dengan petunjuk Menteri Keuangan.

“Anggaran penanganan Covid-19 itu masih ada kekurangan. Struktur anggaran bisa berubah kapanpun untuk mengatasi virus corona ini. Tetapi saya berharap tidak ada lonjakan kasus positif Covid-19 ini,” tutup Edi Budoyo.

Romer menambahkan, untuk kepentingan penanganan Covid-19 dimungkinkan pada perubahab APBD ini ada pergeseran anggaran.

“Betul, dimungkinkan penambahan anggaran pada refocusing. Upaya menambah fasilitas karantina itu bisa dilakukan. Sehingga memungkinkan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dialokasikan melalui APBD bisa dinaikan atau ditambahkan lagi,” pungkasnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.