by

Parjal PB: Kinerja pegawai di ligkup Pemkab Manokwari rendah

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Parlemen Jalanan Papua Barat (Parjal PB) mengkritisi kinerja pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Manokwari. Pasalnya, Parjal menilai pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu sering terpantau kurang memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.

Panglima Parjal Ronald Mabieuw menegaskan, rendahnya kinerja pegawai justru menjadi hambatan kepala daerah untuk bisa merealisasikan visi dan misi melalui capaian program dan kegiatan.

Suasana di bagian receptionis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari tampak kosong. Foto : Dok. Parjal PB

“Masyarakat butuhkan pelayanan pemerintah yang prima. Pelayanan itu mesti diberikan terutama sesuai dengan jam kerja pegawai,” ujar Ronald Mambieuw ketika dihubungi PAPUAKITA.com, Rabu (18/5/2022).

Pegawai dengan kinerja rendah, menurut Ronald Mambieuw, adalah wujud sikap tidak memiliki kepatuhan dan loyalitas terhadap pimpinan, serta belum bisa diandalkan dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan.

“Prinsipnya parlemen jalan yang menjadi bagian dari kontrol publik meminta kepada bupati lebih selektif dalam menempatkan pegawai, tegas kepada para pegawai yang berkinerja rendah,” kata Ronald menyarankan.

Parjal, lanjut Ronald, memiliki catatan di sejumlah OPD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi terkait pelayanan tidak optimal. Pelayanan itu ditunjukan dengan kehadiran pegawai di bagian pelayanan yang kerap belum berada di tempat tugas meksi masyarakat telah menunggu untuk mendapatkan pelayanan.

“Beberapa kali masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan tetapi tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat datang lebih awal tetapi pegawainya justru masuk belakangan. Bahkan, pegawai ada yang datang hanya untuk check lock (absen) setelah itu balik pergi,” ketusnya.

Kondisi seperti ini jika terus dipelihara, tambah Ronald, justru menimbulkan persepsi miring terhadap pemerintah dalam hal ini kepala daerah. Karena dinilai tidak mampu mengatur dan mengontrol jajarannya hingga ke tingkat bawah. Pemerintah daerah pun mendapatkan kerugian.

“Bagaimana bisa melaksanakan visi dan misi bupati serta merealisasikannya dalam program dan kegiatan sesuai dengan target. Masyarakat juga dirugikan dari sisi waktu dan biaya. Masyarakat ada yang harus naik ojek hanya untuk mendapatkan pelayanan. Tetapi setelah sampai di kantor justru tidak ada pegawainya,” ujar Ronald lagi.

Ronald menambahkan, kepala OPD di setiap dinas atau kantor wajib memastikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat berjalan optimal. Jika ada pegawai tertentu yang berkinerja rendah segera dievaluasi. Bukan mendiamkan kondisi tersebut atau bersikap acuh tak acuh.

Ronal mencontohkan, BPKAD adalah salah satu perangkat daerah yang cukup vital dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, perlu ditunjang oleh para pegawai berkinerja tinggi. Dirinya khawatir, jika kondisi semacam ini justru dijumpai oleh tamu atau orang dari luar daerah. Maka ceritanya akan berbeda, kesan dan pengalaman tak sedap yang akan dibawa pulang.

“Pegawai harus lihat SK pengangkatan atau penempatan, gunakan itu dengan baik agar tidak merugikan pemerintah dan masyarakat. Saran kami, pimpinan OPD harus disiplin mulai dari diri sendiri dan diturunkan ke bawahannya,” pungkasnya. (PK-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *