Beranda Manokwari Parjal Serukan Penolakan Program KB di Papua Barat

Parjal Serukan Penolakan Program KB di Papua Barat

195
0
Koordinator Parlemen Jalanan Provinsi Papua Barat, Ronald Mambieuw. Foto: Dok. Pribadi

MANOKWARI, Papuakita.com – Koordinator Parlemen Jalanan (Parjal) Provinsi Papua Barat, Ronald Mambieuw menyerukan, penolakan program Keluarga Berencana (KB) di provinsi Papua Barat.

Untuk itu, dia meminta ibu-ibu Papua (asli) yang masih dikehandaki untuk mengandung supaya mendukung populasi pertumbuhan orang Papua asli di atas tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

“Ibu-ibu yang masih dikendaki Tuhan untuk mengaruniakan generasi Papua agar tidak terprovokasi atau pengaruh dengan program KB. Penduduk di Jawa dan tanah Papua beda,” ujar Ronald melalui pesan tertulis yang diterima redaksi papuakita.com akhir pekan kemarin.

Dia menegaskan, pemerintah daerah provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat, tidak serta merta menerapkan program KB di Tanah Papua. Ibaratnya tidak sekadar copy-pasti program tanpa memperhatikan realita yang ada.

“Tanah Papua masih luas dan sangat butuh manusia Papua untuk lahir dan hidup menjaga tanah pemberian Tuhan kepada ras Melanesia. Tanpa alasan yang mendasar, kami menolak. Stop kurangi angka kelahiran orang Papua asli,” desak Ronald Mambieuw.

Menurut dia, relevansi program KB dengan kondisi kekinian di tanah tidak berbanding lurus dengan tujuan KB. Sebab di beberapa daerah pertumbuhan penduduk justru didominasi oleh masyarakat non Papua.

“Kami tetap mendukung Bhineka Tunggal Ika, tapi yang satu ini (program KB) harus dihentikan. Jika faktor ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan menjadi dasar dalam implementasi program KB, maka pimpinan daerah menunjukan ketidakmampuannya untuk memimpin dan membawa oran Papua asli ke arah sesungguhnya,” tutur Ronald.

Konteks Tanah Papua hari ini, lanjut Ronald, hak politik, hak ekonomi, dan hak berdemokrasi orang Papua asli sudah terabaikan. Belum ada regulasi yang mampu memproteksi hak-hak dasar tersebut.

“Hak hidup dan hak usaha sudah terpangkas. Hak mendapatkan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi masih saja terabaikan. Program gratis dan keberpihakan amanat otsus tidak berjalan maksimal,” ujar dia.

Anggota Fraksi PAN DPR PB, Goliad Dowansiba. Foto: RBM/PKT

Di sisi lain, Ronald mengungkapkan, indikasi praktek curang oknum yang mengatasnamakan perwakilan BKKBN menjalankan program KB kepada kaum pria di Kampung Mansaburi, Distrik Masni. Menurut Ronald, indikasi tersebut telah berjalan sejak 2016 lalu. Di mana, pria yang ingin mendapatkan keturunan harus rela untuk menjalani operasi.

”Masyarakat sudah buat pengaduan ke parjal. Biaya operasi itu sekira Rp30 juta. Kami masih himpun data. Ada saksi yang juga korba. Kami imbau agar, orang Papua asli jangan mudah dijadikan bahan uji coba yang mengurangi angka kelahiran,” tegas dia.

Terpisah anggota fraksi PAN DPR Papua Barat, Goliad Dowansinba mengatakan, program KB secara nasional memang dirancangkan supaya menata kehidupan keluarga yang lebih sehat. Dengan harapan dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Meski demikian, lanjut Goliad, perspektif KB tersebut justru belum sepenuhnya dapat diterima secara utuh oleh kebanyakan masyarakat Papua asli. Sebab, hal itu berkaitan dengan budaya dan cara pandang masyarakat. “Program KB di tanah Papua ini relevan juga, tetapi saya berbicara sebagai masyarakat Papua (asli) dan dari sisi budaya, program ini belum relevan. Karena dinilai membatasi kelahiran orang Papua asli,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, jumlah penduduk di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat berkisar 3 juta jiwa. Jika dibanding dengan Bogor sudah sangat tinggi –berkisar 8 juta jiwa. Artinya, populasi pertumbuhan orang Papua asli sedikit sekali.
“Program KB itu sah-sah saja dijalankan, tapi porsi KB di Papua itu beda. Kalau di daerah ini tidak sejalan karena populasi penduduk Papua asli itu masih harus tingkatkan,” ucapnya.

Goliad menambahkan, ketersediaan permukiman di tanah Papua masih tersedia dalam skala yang relatif luas. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah perhatian pemerintah daerah soal bagaimana untuk menunjang budaya yang ada agar tidak bertentang dengan program pemerintah.
“Selagi anak-anak Papua itu tumbuh dengan sehat maka, semua kepentingan dan kebutuhan mereka perlu diperhatikan, jangan dibatasi,” kata Goliad. (RBM/R1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here