Beranda Manokwari Pemkab Manokwari Dorong Kebijakan Khusus bagi Nelayan OAP

Pemkab Manokwari Dorong Kebijakan Khusus bagi Nelayan OAP

178
0
Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo (tengah) ketika membuka FGD bidang perikanan. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.comPemerintah Kabupaten Manokwari bakal merumuskan kebijakan khusus dibidang perikanan sebagai salah satu pengejawantahan visi dan misi pemerintahan HEBO (Hermus Indou-Edi Budoyo). Dorongan tersebut dalam dalam rangka pemberdayaan nelayan tangkap orang asli Papua.

“Banyak hal yang harus dikaji terkait dengan hal pemberdayaan nelayan orang asli Papua menuju kehidupan yang lebih maju dan sejahtera,” demikian Bupati Manokwari Hermus Indou melalui sambutan tertulis yang disampaikan Wakil Bupati Edi Budoyo pada pembukaan acara FGD bidang perikanan, di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati, Kamis (22/4/2021).

Kegiatan FGD ini bertemakan “Memposisikan Nelayan Orang Asli Papua dalam Perikanan Skala Kecil di kabupaten Manokwari” Tujuan FGD adalah dapat dilakukan kajian aspek sosial, budaya, dana ekonomi untuk perumusan kebijakan perikanan tangkap.

Pembukaan FGD bidang perikanan. FGD ini terselenggara atas kerja sama Pemkab Manokwari dengan Universitas Papua. Foto : ARF

Adapun FGD tersebut kerja sama Pemkab Manokwari dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua (Unipa). Untuk memastikan kebijakan khusus itu dapat diimplementasikan optimal, bupati berpesan, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan meningkatkan sinergitas dengan Unipa.

“Program yang kita lakukan adalah program berbasis kontekstual dan konseptual. Artinya, aspek budaya, sosial, dan ekonomi menjadi prioritas kajian. Sehingga lewat kajian tersebut, kita bisa merumuskan kebijakan pembangunan yang kontekstual berbasis dayaguna dan berdaya saing bagi orang asli Papua”.

Perumusan kebijakan khusus bidang perikanan nelayan tangkap skala kecil, ini bertolak dari tiga hal mendasar. Pertama, kondisi potensi SDA perikanan di kabupaten Manokwari yang diklaim berlimpah.

Kendati demikian, potensi yang melimpah itu belum memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Hal ini dinilai menjadi sebuah dikotomi, karena antara  kondisi dan kenyataannya berbeda.

Kedua, kabupaten Manokwari adalah pusat administrasi pemerintahan Provinsi Papua Barat yang dikembangkan sebagai sentra produksi perikanan tangkap. Sehingga wilayah perikanan tangkap di kabupaten Manokwari dengan komoditi Tuna, Cakalang, Kakap, dan Kerapu sangat strategis dalam mendukung potensi unggulan daerah.

Lihat juga  Pengesahan RAPBD Manokwari 2020 Ditarget Akhir November

Ketiga, adalah hampir semua armada perikanan terkategori sebagai perikanan skala kecil. Dengan armada lebih kecil dari 10 gross tonnage (GT).

“Banyak nelayanan orang asli Papua tersebar di pinggiran pantai di kabupaten Manokwari, saat ini memiliki akses yang terbatas terhadap potensi sumber daya perikanan karena kapasitas armada yang sangat terbatas,” sambung bupati.

Guna meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan orang asli Papua, pemerintah daerah mengaku telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya, menyalurkan bantuan sosial berupa peralatan perikanan tangkap.

Bantuan-bantuan itu juga mendapat dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bahkan pihak swasta. Akan tetapi pada kenyataannya, nelayan asli Papua belum dapat mengangkat taraf ekonominya. Hal inilah penyebab utama nelayan orang asli Papua kurang mampu bersaing.

Sejumlah permasalahan, tambah bupati, dalam konteks Otonomi khusus sudah sepatutnya perikanan tangkap mendapatkan perhatian khusus buat nelayan orang asli Papua.

“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah rumusan strategis dari aspek sosial budaya, ekonomi dan pelembagaan nelayan orang asli Papua. Guna mewujudkan kesejahteraan nelayan orang asli Papua,” pungkasnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.