MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Pertemuan antara Penjabat Bupati Manokwari, Komandan Kodim 1801 Manokwari dan Kepala Kepolisian Resort Manokwari dengan perwakilan pencari kerja (Pencaker), Selasa (3/11/2020) diwarnai ancaman penyegelan fasilitas pemerintahan.
Ancaman itu dilontarkan para pencaker, karena merasa upaya yang dilakukan selama ini untuk mengakomodir pencaker, khususnya orang asli Papua bisa lolos dalam seleksi CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menemui jalan buntu. Ancaman penyegelan ini merupakan akumulasi kekecewaan.
“Setelah 3 pekan kami tiba dari Jakarta menemui Menpan-RB, hingga saat ini kami belum mendapat kepastian. Sebenarnya hari ini kami turun aksi. Tetapi ditawarkan solusi oleh pak Dandim dan pak Kapolres bertemu Pjs. Bupati,” kata salah seorang pencaker, Minggus Rumayom di awal pertemuan yang digelar di ruang pertemuan Pjs. Bupati.
Sumber resmi papuakita.com menyebutkan, melalui perwakilan pencaker, bahwa inisiasi Dandim 1801 Manokwari, Kolonel Arm. Airlangga dan Kapolres Manokwari, AKBP Danang Kurniawan Winjaya berhasil bernegosiasi sehingga rencana demonstrasi diganti dengan pertemuan tatap muka bersama penjabat bupati, Robert Rumbekwan.
Dalam kesempatan itu terkuak, bahwa para pencaker berkeinginan bisa bertemu dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Mereka hendak menyampaikan hasil perhitungan yang dilakukan guna melakukan perbandingan dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Asisten Deputi SDM Kemenpan-RB menyangkut kuota Orang Asli Papua. Hasil perhitungan ini telah diumumkan Juli lalu.
“Kami minta kepada pejabat bupati agar memediasi dan mempertemukan kami dengan pak gubernur guna menyampaikan berbagai poin penting terkait hasil CPNS yang diumumkan, namun berbanding terbalik dengan kesepakatan,” ujar pencaker lain, Yosua Sayori.
“Batas akhir hingga 10 November. Ketika tidak ada reapon agar tidak dapat bertemu gubernur, maka konsekwensi kami akan menutup (segel) fasilitas pemerintah di Manokwari,” sambung Yosua Sayori dengan nada mengancam.
Diketahui, setelah pengumuman hasil akhir tes CPNS formasi 2018 kabupaten Manokwari pada 31 Juli 2020 melalui website resmi pemda, hasilnya berbanding terbalik antara Orang Asli Papua dan non Papua dari kuota sebanyak 380 formasi jabatan yang dibutuhkan.
Angka dan presentasi kelulusan adalah orang asli Papua sebanyak 110 orang dengan presentase 29% dan Non Asli Papua sebanyak 270 orang dengan presentase 71%
“Hal ini kami menilai sangat keliru dan sangat tidak sesuai dengan kuota yang disepakati bersama antara pemerintah provinsi Papua Barat dan Menteri PAN-RB yaitu kuota untuk orang asli Papua 80% dan non Papua 20%,” kata Yulianus Indou, Kordinator Pencaker Manokwari.
Upaya mendapatkan kuota 80 persen bagi orang asli Papua, telah dilakukan secara bersama antara lain, oleh gubernur Papua Barat, ketua DPRPB, Ketua MRPB, dan Bupati/Wali Kota se Papua Barat, serta beberapa perwakilan pencaker yang ikut dalam pertemuan pertama bersama Menteri PAN-RB pada 7 Agustus 2020 di Jakarta.
Pertemuan dimaksud telah membuahkan hasil yang dituang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor ; B/ 738 /M SM. 01.00/7/2020 tentang Optimalisasi Formasi CPNS Tahun 2018.
Surat Optimalisasi Formasi dimaksud telah dipenuhi yang dibuat dalam bentuk Rancangan dan Pemetaan Formasi oleh Pemkab Manokwari. Tetapi juga dibuat dalam Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi.
Diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Manokwari nomor: 809/455/9/2020, Surat Rekomendasi dari Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) nomor 007/381/MRPB/IX/2020, Surat Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) nomor: 160/145/DPR/PB/2020, Surat Dukungan dari Anggota MPR/DPR-RI Robert Joppy Kardinal nomor: A 349.
“Surat-surat dimaksud telah dimasukan ke kantor Kemenpan-RB melalui asisten deputi bagian SDM di Jakarta pada 2 Oktober 2020, yang berisikan tentang dukungan dan kebijakan keberpihakan (afirmasi) Perekrutan Calon ASN bagi Putra-putri Orang Asli Papua,”jelasnya.
Hingga saat ini, lanjut Yosua Sayori, belum ada titik terang terkait kuota orang asli Papua.
“Aspirasi kami dan surat-surat tersebut tidak direspon secara baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pan-RB di Jakarta,” ujar dia.
Mewakili pencaker, Yosua Sayori dengan tegas meminta dan tidak menghendaki adanya pemberkasan bagi peserta yang telah lulus seleksi pada tanggal 31 Juli 2020 di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Manokwari.
Dengan kata lain, pemberkasan tidak boleh diproses sebelum dilakukan peninjauan kembali kuota untuk mengakomodir semua orang asli Papua yang tidak lulus dalam formasi tahun 2018 yang jumlahnya sebanyak 1.081 Orang.
Robert Rumbekwan mengungkapkan, bahwa pertemuan tersebut bukan sekali, tetapi sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali dengan harapan yang sama.
“Saya sudah menemui pak gubernur, namun menurut pak gubernur itu merupakan tanggung jawab saya yang harus diselesaikan,” katanya.
Robert Rumbekwan menyampaikan, bahwa permintaan tersebut akan diupayakan agar dalam waktu dekat, dirinya akan mencoba memfasilitasi para pencaker agar bertemu dengan gubernur Papua Barat.
“Mereka kan hanya meminta waktu sekitar 5 menit agar bertemu pak gubernur, saya akan mencoba lagi untuk mengupayakan hal ini” ujarnya.
Robert Rumbekwan mengapresiasi sikap para pencaker yang ingin kembali melakukan dialog dan tidak membuat aksi. Dia juga meminta agar para pencaker kembali merenungkan capaian selama ini. Dimana jangan sampai menghalangi CPNS yang telah dinyatakan lulus untuk melakukan pemberkasan. (*/ARF)
