Pendataan Pemilih Belum Berakhir, Datang Bawa Syarat Ini ke Kantor KPU Manokwari

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari saat ini tengah merekap data pemilih hasil pencocokkan dan penelitian (Coklit) di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Perekapan data tersebut akan berlangsung hingga 29 Agustus mendatang.

KPU secara resmi membuka kegiatan coklit sejak 16 Juli, dan ditutup pada 13 Agustus lalu. Rekap secara berjenjang dilakukan dari PPS ke PPD hingga ke tingkat KPU.

Ketua KPU Abdul Muin Salewe mengatakan, data yang telah direkap juga akan diplenokan secara berjenjang dari PPS ke PPD hingga ke KPU. Prosesnya sampai dengan tanggal 29 Agustus.

“KPU (Manokwari) tetap terbuka jika masih ada warga yang belum terdaftar atau belum dicoklit. Bisa datangi PPS di kelurahan atau bisa langsung mendatangi kantor KPU, dengan membawa kartu keluarga dan e-KTP. Ini syarat pendataan pemilih,” kata Muin, Selasa (18/8/2020).

Proses coklit belum berjalan maksimal. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menemui kendala di lapangan. Misalnya, waktu coklit yang terbatas akibat kondisi pandemi Covid-19, juga saat pencoklitkan dilakukan warga tidak sedang di rumah.

Data hasil plenok di tingkat KPU, lanjut Muin, akan dikeluarkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). DPS ini akan diumumkan sampai ke tingkat kelurahan dan kampung dalam rangka mendapatkan masukkan.

“Warga yang belum terdaftar silahkan melapor, proses ini (pendataan pemilih) sebenarnya masih panjang. Kalau belum dicoklit, KPU tetap buka diri. Di beberapa distrik ada isu-isu lokal yang sangat menonjol sehingga petugas kami juga kesulitan melakukan pencoklitan,” tutup Muin.

“Coklit atau pendataan pemilih itu dibilang sampai tanggal 13 Agustus, itu salah. Pendataan daftar pemilih itu prosesnya sampai dengan hari H pemungutan suara, warga bisa datang langsung ke TPS dengan membawa KK dan e-KTP, tapi kita tidak harapkan seperti itu. Karena pencetakkan logistik pemilu itu sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap,” sambungnya.

Lihat juga  Warga Binaan Tak Bisa Nyoblos, Anthonius Ayorbaba: Sosialisasi Lemah dan Butuh Solusi Khusus

Disisi lain, pencoklitan tidak maksimal juga karena adanya kendala kelengkapan administrasi kependudukan warga tidak lengkap. Kata Muin, warga ada yang hanya memiliki e-KTP tanpa Kartu Keluarga (KK), sedangkan pencoklitan itu mengacu pada 7 item, dan salah satunya adalah KK.

“Ada warga yang didatangi tapi hanya punya e-KTP tanpa KK sehingga tidak didaftarkan sebagai pemilih. Ada juga saat Desember nanti sudah pensiun, seperti TNI dan Polri, ini juga belum didata karena mereka ini masih aktif

Ada juga yang masuk pemilih pemula saat pemilu 2019 lalu. Tetapi saat tes TNI dan Polri lolos, ada juga pemilih pemula pada 9 Desember usainya sudah 17 tahun, pemilih seperti ini tetap didata tetapi belum dimasukkan ke daftar pemilih. Acuan pendataan ini kita lihat kartu identitas anak (KIA),” jelas Muin.

Muin menambahkan, kondisi ril di lapangan saat PPDP melakukan pencoklitan sangat dinamis. Di 9 distrik se-kabupaten Manokwari, kendalanya beragam. Selain itu, ada distrik yang jumlah pemilihnya bertambah dari data awal, sebaliknya ada distrik yang datanya justru berkurang dari data awal.

“Misalnya data yang kita turunkan itu 100, setelah dicoklit hanya 78 yang ada. Ini tidak serta merta 22 data pemilih hilang. Biasanya yang paling sering terjadi itu di Distrik Manokwari Barat dan Manokwari Selatan. Awalnya, warga berdomisili di Manokwari Barat, tetapi kemudian pindah ke Manokwari Selatan. Umumnya kondisi seperti ini di lapangan,” pungkasnya. (ARF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *