Refocusing Anggaran Covid-19 Manokwari, Kebutuhan Diestimasikan Lebih dari 100 Miliar

MANOKWARI,PAPUAKITA.comPemerintah daerah Kabupaten Manokwari mengestimasikan kebutuhan anggaran untuk penanganan pademi Covid-19 berkisar lebih dari Rp100 miliar. Usulan anggaran ini pun telah dibahas bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Pembahasan dilakukan dalam sebuah rapat antara Banggar dengan TAPD yang digelar di ruang VIP lantai 2 kantr DPRD. Sayangnya, rapat yang dimulai sekira pukul 12.30 sampai dengan 14.30 WIT, ini berlangsung secara tertutup dari pantauan media. Bahkan, para staf sekretariat maupun staf pendamping sekda diminta untuk keluar juga dari ruang rapat.

“Kesepakatan antara Banggar dan kami (TAPD) aadalah masalah refocusing khusus untuk satgas Covid-19, sudah ada yang disepakati. Tetapi masih off the record belum bisa saya sampaikan,” ujar Sekretaris Daerah, drg. Hendri Sembiring usai mengikuti rapat dengan banggar, Senin (2/8/2021).

Seorang staf Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari ketika mengantarkan makanan ke dalam ruangan rapat yang digunakan oleh Banggar dan TPAD membahas anggaran Covid-19. Foto : ARF

Alasan belum bisa membeberkan hasil rapat, menurut Sembiring, karena ada beberapa hal yang masih harus dirasionalkan. Rasionalisasi ini perlu dibahas antara banggar dengan tim satgas covid.

“Banggar masih perlu bertemu dengan Satgas Covid-19 untuk merasionalkan usulan-usulannya. Tapi sudah ada yang kami sepakati (kira-kira sekian). Tetapi banggar juga akan bertemu dengan satgas untuk rasionalsiasi anggaran covid, ya lumayan anggaranya sekira seratusan (miliar),” ujar Sembiring lagi.

“Masih harus dirasionalkan dan sebagainya. Jadi soal angka belum bisa saya sampaikan, karena itu masih rahasia. Staf saja tadi diminta keluar dari ruang sidang,” ucapnya.

Beberapa hal mendasar yang mendorong pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran Covid-19, Sembiring mencontohkan, adalah kebutuhan oksigen dan insentif tenaga kesehatan yang belum terbayarkan.

“Ini (insentif) memang kewajiban yang harus dibayarkan, juga masalah ekonomi. Dibidang sosial, kita salurkan bantuan bapok. Sudah sempat disalurkan dua kali, termasuk sisa 7 ton yang lalu saat saya menjabat ketua satgas cuman harus dilihat lagi karena ada yang sudah kedaluarsa,” paparnya.

Lihat juga  OSS dan LKPM online mudahkan pelaku usaha, Sembiring: Pemerintah daerah mesti disiplin

Perlunya refocusing dan realokasi anggaran, Sembiring tambah Sembiring, alokasi anggaran Covid-19  sebelumnya direalisasikan senilai Rp22,8 milair melalui APBD 2021. Dikatakan, alokasi anggaran tersebut didasarkan  pada fakta di lapangan dimana kasus covid cukup landai. (ARF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *