Beranda Manokwari Serapan Anggaran Covid-19 Kabupaten Manokwari Baru Rp17 Miliar

Serapan Anggaran Covid-19 Kabupaten Manokwari Baru Rp17 Miliar

97
0
Rapat Gustu terkait reviuw refocusing anggaran Covid-19 dengan BPKP perwakilan Papua Barat.
Rapat Gustu terkait reviuw refocusing anggaran Covid-19 Kabupaten Manokwari dengan BPKP perwakilan Papua Barat. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Anggaran percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Manokwari yang dialokasikan Pemerintah kabupaten Manokwari mencapai Rp92,4 miliar.

Anggaran ini terdiri atas Rp85 miliar lebih bersumber dari APBD tahun anggaran 2020, sisanya Rp7 miliar lebih bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan, yang dikelola masing-masing oleh Dinas Kesehatan Rp5 miliar, dan RSUD Manokwari Rp2 miliar.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari drg. Henri Sembiring. Foto : ARF

Ketua Gugus Tugas Covid-19, drg. Hendri Sembiring, Selasa (14/7/2020) mengatakan, serapan anggaran tersebut berkisar Rp17 miliar. Ia mengatakan, sejumlah faktor menjadi kendala kemampuan gugus tugas (Gustu) dalam menyerap anggaran.

“Saya mau penyerapan anggaran itu lebih besar. Karena ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tetapi berkali-kali saya bicarakan, banyak ketakutan (pengelola). Saya selalu katakan, “yang penting kita tidak makan uang”, kelola anggaran dengan baik. Baru bikin administrasi keuangannya dengan baik. Baik dari keuangan dan lainnya

Tiga dinas (Sosial, Kesehatan, BPBD) terkait ini terlalu takut. Terlu hati-hatia sekali,” ujar Sembiring usai Rapat Gustu terkait reviu refocusing anggaran Covid-19 dengan BPKP perwakilan Papua Barat.

Soal serapan anggaran yang rendah, Sembiring menjelaskan, persoalannya terletak sikap kehati-hatian yang berlebihan. Padahal regulasi sebagai juknis pelaksanaan kegiatan telah ada.

“BTT (belanja tidak terduga) itu jelas juknisnya. Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Perecepatan Penanganan Corona Virus Deases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

BTT itu gelondongan. Kalau ada item belanja yang harus dibelanjakan karena sesuai kondisi dan kebutuhan, itu bisa. Refocusing. Setiap hari refocusing bisa. Ya mungkin super kehati-hatian jadinya ketakutan,” tukasnya.

Masih kurangnya pemahaman dalam melaksanakan tupoksi di setiap bidang di dalam gustu, lanjut Sembiring, selaku ketua harian yang merupakan jabatan fungsional dirinya masih harus diminta menandatangani berita acara penerimaan barang.

Lihat juga  Dinas Kesehatan Manokwari Bakal Sweeping Campak-Rubella

“Ini kan bukan tupoksi saya. Ketua (harian) satgas itu fungsional. Tetapi sudah clear semua. Kita sudah minta ke BPKP akan dibuatkan MoU kerja sama supaya pendampingannya secara berkala dan bertangung jawab, karena BPKP adalah pengawas internal pemerintah,” jelasnya.

Sembiring menambahkan, diharapkan dengan MoU kerja sama dengan BPKP, pengelolaan anggaran dan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 kabupaten Manokwari bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan koridor aturan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama saat dikonfirmasi secara terpisah, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Papua Barat, Riandi Putra mengatakan, faktor penyebab rendahnya serapan anggaran Covid-19 adalah, pengesahan anggaran yang lambat dan belum adanya SOP.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Papua Barat, Riandi Putra. Foto : ARF

“Kami imbau kalau ada pemda-pemda yang bermasalah segera hubungi BPKP, baik secara surat ataupun via WA, memanfaatkan teknologi. Kami dampingi. Sekarang juga kunjungan kami ke daerah-daerah terbatas karena transportasi dan juga Covid-19,” katanya.

Riandi Putra menga mengatakan, Bappeda melaporkan banyak terjadi perubahan-perubahan anggaran yang tidak final. Untuk itu,  solusi yang diberikan adalah yang penting secara total anggaran tidak berubah.

“kalau rinciannya sambil berjalan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan dinamis, silahkan saja langsung diubah. Ada PA (pengguna anggaran) bisa langsung disahkan

Kondisi ini yang menghambat karena DPA-nya belum disahkan sehingga bendahara tidak bisa menggunakan anggaran. Sebenarnya sederhana tetapi berakibat, bendahara pasti juga tidak mau bermasalah. Jadi serba tunggu,” ujarnya.

Riandi Putra menambahkan, dalam penganggaran percepatan penanganan Covid-19, tidak boleh ada item honorarium.

“Honor itu hanya boleh untuk tenaga kesehatan, itupun namanya insentif. Misalnya, dokter. Kalau yang lain-lain itu tak diperbolehkan termasuk ketua satgas. Tak boleh berhonor,” tandasnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.