MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Manokwari tahun 2020, menghasilan ratusan program dan kegiatan. Musrenbang berlangsung pada 1-2 April 2019.
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan menekankan hasil musrenbang 2020, merupakan rumusan arah dan kesepakatan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah. Hal itu dikatakan bupati saat menutup resmi musrenbang, Selasa (2/4/2019).
“Marilah kita tinggalkan ego sektrol karena keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja sama dan partisipasi semua stake holder. Keberhasilan pembangunan adalah adanya komitmen kuat untuk saling bekerja sama dan bahu membahu antarpelaku pembangunan,” kata bupati.
Kata bupati, prinsip pembangunan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi harus diterapkan dalam pelaksaan setiap pembangunan, agar dapat meminimalisir permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan. Prinsip-prinsi tersebut diyakini akan mengarahkan pencapaian target mauppun tindakan perbaikan secara bertahap.
“Semoga melalui musrenbang ini menjadi langkah utama kita merumuskan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan di daerah ini dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata bupati.
Bupati mengingatkan, penting bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra. Renstra akan menjadi acuan pembangunan diarahkan. Bupati juga berharap, musrenbang menjadi wahana membahas arah pembangunan dengan mengacu pada priorirtas pembangunan daerah.
Adapun prioritas pembangunan kabupaten Manokwari tahun 2020, yakni pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan SDM, peningkatan konektivitas antarwiliayah, perlindungan masyarakat, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dengan ketat dengan tetap memperhatikan aspek kewilyahaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 terdiri dari 5 prioritas, dengan perincian sebagai berikut:
- Didang ekonomi kerakyatan terdiri dari 22 program dan 63 kegiatan, yang memerlukan rencana pendanaan sebesar Rp112, 738 miliar lebih.
- Bidang pengembangan SDM terdiri dari 35 program dan 106 kegiatan, yang memerlukan rencana pendanaan sebesar Rp103.666 miliar lebih.
- Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari 44 program dan 174 kegiatan, yang memerlukan rencana pendanaan sebesar Rp138,164 miliar lebih.
- Bidang tata kelola pemerintahan terdiri dari 79 program dan 353 kegiatan, yang memerlukan rencana pendanaan sebesar Rp281,323 miliar lebih.
- Bidang peningkatan konektivitas terdiri dari 26 program dan 95 kegiatan, yang memerlukan rencana pendanaan sebesar Rp236,490 miliar lebih.
Dengan demikian, total pembiayaan keseluruhan bidang sebesar Rp873,383 miliar lebih, yang direncanakan pembiayaannya ditempuh melalui sumber dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Rp451,449 miliar lebih, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp186,184 miliar lebih.
Selain itu, pendanaan yang diusulkan ke pemerintah Provinsi Papua Barat melalui musrenbang provinsi senilai Rp100,750 miliar. Yang diusulkan melalui DAK dan APBN melalui senilai Rp169 miliar.
Dokumen perencanaan pembangunan hasil musrenbang ini selanjutnya akan dijadikan materi untuk penyempurnaan Rancangan Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Manokwari tahun 2020. (RBM)
