MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Aljabar Makatita mengajak, masyarakat berikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, agar bisa menyediakan tempat karantina Covid-19 di kabupaten Manokwari.
Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah menginventarisir fasilitas pemerintah yang layak dijadikan tempat karantina.
Ada beberapa fasilitas yang direncanakan sebagai tempat karantina, salah satunya adalah gedung Koperasi dan UMKM di daerah Sowi Gunung (Sogun).
“Kalau di Bintuni saja masyarakat bisa kasih rumahnya, kita di Manokwari bisa laksanakan dengan gunakan fasilitas pemerintah. Mari kita dukung upaya pemerintah menyediakan tempat karantina,” ujar Makatita di sela sosialisasi penggunaan gedung koperasi dan UMKM sebagai tempat karantina yang berlangsung di Kantor MRPB, Jumat (29/5/2020).
Penentuan gedung koperasi dan UMKM sebagai lokasi karantina Covid-19 adalah sesuai dengan hasil inventarisasi aset-aset pemerintah yang dilakukan pemprov dan pemkab. Aset ini dinilai layak dijadikan tempat karantina.
“Sesuai dengan beberapa fasilitas yang tersedia, lokasi ini bisa jadi tempat karantina. Tidak ada survei khusus. Pemprov dan Pemkab berusaha menginventarisir aset-aset pemerintah yang ada,” kata Kepala Dinas Kesehatan provinsi Papua Barat Otto Parorongan sembari mengatakan gedung koperasi ini diestimasikan bisa menampung 50 an orang.
Menurut Otto Parorongan, pemanfaatan fasilitas pemerintah ini dimaksudkan untuk menekan biaya. Dengan demikian, penggunaan fasilitas hotel yang ada di daerah ini agaknya sulit digunakan.
“Di kabupate Sorong tempat karantina gunakan kantor PKK, di Fakfak pakai gedung diklat, di Bintuni justru gunakan rumah warga. Dan itu dikasih secara suka rela. Ini luar biasa. Kita perlu mencontohi masyarakat Bintuni,” ucap Otto.
Di kabupaten Manokwari hingga kini, belum memiliki tempat karantina terpusat. Pemprov PB bersama pemkab Manokwari tengah menjajaki pemanfaatan gedung koperasi dan UMKM menjadi tempat karantina.
Pemeritnah daerah telah menyosialisasikan rencana tersebut dengan maksud agar bisa memberi pemahaman kepada warga. Selain itu, dalam hal pengawasan, masyarakat diajak terlibat aktif.
“Swadaya masyarakat bisa bantu pengawasan bagi orang-orang yang dikarantina. Bisa bagus kalau ada kerja sama. Misalnya, ada relawan dari warga, warga justru lebih kenal tetangganya,” ujar Otto.
Ketua RW 3, Kelurahan Sowi, Alex Mandacan mengatakan, MRPB perlu mendukung gedung koperasi dan UMKM dijadikan sebagai tempat karantina.
“MRPB juga pakai aset ini untuk aktivitas kantor. Biarkan RT, RW, Lurah, Distrik bisa bicara agar ada solusi terbaik untuk fasilitas ini digunakan. Harus ada karantina terpusat dan terkoordinir dengan baik. Sehingga orang yang dikarantina mendapatkan penanganan baik,” ucap Alex.
Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, MRPB pada prinsipnya mengembalikan keputusan kepada ketua RT, RW, maupun pihak kelurahan dan distrik.
“Kalau masyarakat setuju, MRPB mendukung. Kalau terjadi sesuatu dan masyarakat demo, kami kembalikan ke masyarakat. Keputusan masyarakat adalah mutlak dan harus dipertanggungjawabkan. Kejadian awal, buat MRPB tidak nyaman kerja. MRPB mendukung apapun keputusan yang diambil oleh pemda dan masyarakat,” pungkas Maxsi Ahoren. (ARF)
