Beranda Nasional Kemendagri, KPU dan Bawaslu Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2020 dan Potensi Penularan...

Kemendagri, KPU dan Bawaslu Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2020 dan Potensi Penularan Covid-19

157
0
Suasana usai digelar rapat koordinasi terkait dukungan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Foto : Puspen Kemendagri

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginiasiasi rapat koordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu RI dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dan mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun agenda rakoor tersebut membahas optimalisasi dukungan pilkada, penanganan potensi penyebaran virus Covid-19, dinamika politik dan kepartaian dalam pilkada serentak 2020, dan membahas isu strategis lain lingkup pelaksanaan pilkada serentak 2020. Rakoor digelar di Ruang Rapat Ditjen Polpum Lantai 4 Gedung F Kemendagri, Senin (7/9/2020).

Komisoner Bawaslu Fritz Siregar mengungkapkan, pada pertemuan tersebut dibahas juga terkait proses pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah yang sudah berlangsung dan telah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada saat proses pendaftaran dan berharap hal tersebut tidak terulang kembali.

“Kami atas undangan pak Dirjen Otda dan juga Pak Dirjen Polpum sudah melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan KPU dan Bawaslu dengan Pak Mendagri dengan para Dirjen yang ada terkait dengan pelaksanaan proses pendaftaran kepala daerah yang sudah berlangsung selama 3 hari

Kita semua bisa melihat bagaimana telah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada saat proses pendaftaran dan kita tidak ingin hal ini terulang kembali, kita ingin agar kita tetap dapat melaksanakan pilkada pada tahun 2020 aman Covid-19,” ungkap Fritz seperti dilaporkan Puspen Kemendagri melalui siaran pers, Senin.

Menurut Fritz, dalam rakor tersebut membahas beberapa mekanisme yang bisa perbaiki dan ditegaskan Kembali. Soal bagaimana Bawaslu untuk menegaskan lebih memberikan dorongan kepada Bawaslu untuk segera melakukan proses penanganan pelanggaran dan secara temuan serta laporan terhadap proses pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang sudah terjadi, dan juga untuk memperkuat koordinasi, terutama dengan pihak Kepolisian dan juga Satpol PP.

“Kami juga mengusulkan kepada KPU, apabila KPU juga melaksanakan deklarasi ataupun penandatangan pakta integritas kepatuhan kepada protokol kesehatan dalam proses kampanye dan juga proses yang akan berlanjut kemudian, tadi ada beberapa ide yang perlu kami diskusikan yang akan dilaksanakan oleh Mendagri, KPU, dan Bawaslu dalam rangka untuk mengawal proses pilkada tahun 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Senada dengan Fritz, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan, KPU sudah menyiapkan berbagai macam langkah untuk mengantisipasi penyelenggaraan pilkada 2020 pada situasi pandemi Covid-19.

Lihat juga  DPR RI Pertimbangkan Tambahan Anggaran Program PPAP

“Tanggal 4 sampai 6 September 2020 kemarin, kita tahu semua bahwa itu adalah jadwal untuk pendaftaran bakal pasangan calon di 270 daerah, yang pertama, sejumlah regulasi disiapkan KPU, sejumlah protokol disiapkan KPU, supaya apa? Kita semua dalam menyelenggarakan pilkada ini senantiasa aman dan selamat, tidak terkena atau tidak terpapar Covid-19. Nah disisi lain kita menghadapi posisi dilematis, yang namanya Ppilkada itu adalah salah satu instrumen demokrasi

Aspek penting demokrasi adalah partisipasi dan ketika pasangan calon hadir berbondong-bondong dengan para pendukungnya, di satu sisi menunjukkan antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap pilkada masih tinggi, tapi di sisi lain berbondong-bondong dan bergerombol atau berkerumunan ini juga ada aspek negatifnya dari sisi pencegahan penularan Covid-19 atau tidak sesuai dengan standar protokol Covid-19,” ungkapnya.

Hasyim juga mengatakan, dalam konteks penegakan hukum itu ada Bawaslu. Di sisi lain kalau di luar area pilkada, seperti pendaftaran di luar area kantor KPU tentu ada lembaga-lembaga lain.

“Aturan sudah disiapkan, lembaganya ada. Nah yang ketiga ini yang paling penting justru adalah kultur, kultur masyarakat, kultur para politisi dan juga para peserta pilkada, bahwa harus ada kejujuran, bahwa kalau misalnya posisinya terpapar covid-19 harus jujur juga

Di beberapa daerah ada bakal pasangan calon yang positif covid-19, tapi tetap hadir mendaftarkan, ini kan resiko juga, kemudian sengaja membuat deklarasi, kemudian sengaja membuat arak-arakan, ini kan berarti ada aspek kesadaran yang harus dipertanyakan,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, KPU akan berencana bersama-sama dengan Bawaslu dengan melibatkan semua daerah di 270 daerah yang melaksanakan pilkada akan dibuat deklarasi komitmen bagi para peserta pilkada.

“Mungkin waktu yang paling strategis adalah pada saat pengundian nomor urut, karena di situ pasangan calon diundang, semua pihak diundang, akan dibuat komitmen bersama untuk menjalankan atau melaksanakan pilkada ini secara demokratis dan juga sesuai dengan protokol Covid-19

Saya kira itu salah satu langkah yang penting untuk kita tempuh dan sekali lagi pilkada dengan standar protokol Covid -19 ini adalah komitmen kita bersama, harus kita jaga bersama,” tegas Hasyim.

Lihat juga  Ini Prioritas Jabatan CPNS 2018

Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menyatakan, sudah memberikan tindakan dan mempertimbangkan opsi-opsi terhadap langkah-langkah dan tindakan dalam setiap evaluasi tahapan yang sudah dilalui terlebih harus berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19.

“Kita rapat hari ini menyamakan frekuensi tentang langkah dan tindakan yang harus kita lakukan ke depan. Kemendagri sudah memberikan beberapa opsi, Kemendagri sekarang sudah menyampaikan 51 teguran kepada satu gubernur dan 50 bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota per hari ini dan kemungkinan akan bertambah sesuai dengan bukti-bukti yang kita temukan,” katanya

“Kami juga sedang mempertimbangkan opsi sanksi terhadap para paslon yang berkali-kali melakukan pelanggaran, kita akan berikan sanksi nanti penundaan pelantikan, kita sekolahkan dulu 6 bulan baru kemudian dilantik, ini opsi-opsi sedang kita pertimbangkan,” sambung Akmal.

Akmal juga mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan beberapa langkah yang akan dilakukan.

“Kami dari pemerintah tentunya akan segera komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan kepolisian dan juga dengan pihak-pihak lain yang barangkali juga akan mampu menertibkan agar tahapan ini (pilkada) patuh pada protokol kesehatan Covid-19,” pungkasnya.

Rapat koordinasi terkait Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dihadiri oleh Hasyim Asy’ari (Komisioner KPU), Fritz Edward Siregar (Komisioner Bawaslu), Tumpak Haposan Simanjuntak (Inspektur Jenderal, Kemendagri).

Selanjutnya, Zudan Arif Fakrullah (Dirjen Dukcapil), Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah), Bahtiar (Dirjen Politik Dan PUM), Yusharto (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik), Bernhard E. Rondonuwu (Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Ditjen Bina Adwil) dan Andi Batar Lipu (Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda). (*/ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.