SORONG, PAPUAKITA.com—Kementerian Dalam Negeri lakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi APBD Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Hal itu diwujudkan dengan mengirimkan langsung tim ke Sorong pada Jumat (3/2/2023).
“Monev sebagai upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni melalui siaran pers yang diterima, Senin (6/2/2023).
Fatoni menilai, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting dan dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan serta anggaran dari awal tahun.
Kegiatan yang dilaksanakan sejak awal tahun dinilai akan membuat uang beredar di masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyatakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun berarti pembangunan lebih cepat dimulai.
“Sehingga kinerja pemerintah dan pembangunan daerah akan lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat serta sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dan negara di tengah-tengah masyarakat,” jelas Fatoni
Masih dijelaskan Fatoni, kegiatan yang dilaksanakan awal tahun, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pun bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Berikutnya, daya saing daerah akan meningkat dan akan menarik investor.
“Semua itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan monev dan asistensi ini dilaksanakan di Kota Sorong mengingat realisasi APBD Kota Sorong tergolong tergolong rendah. Realisasi pendapatan Kota Sorong Tahun 2022 diketahui sebesar 85,15 persen atau sebesar Rp1,1 triliun. Sementara realisasi belanja Kota Sorong Tahun 2022 sebesar 81,18 persen atau sebesar Rp923,15 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Fatoni menyampaikan sejumlah solusi dan strategi percepatan relisasi APBD tahun anggaran 2023, di antaranya melakukan pengadaan dini. Di mulai Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Selanjutnya, melakukan percepatan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga. Ketiga, percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Juga penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa menggunakan tahun anggaran. Percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan.
Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa Pembentukan tim monitoring dan evaluasi, baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan rapat secara periodik. Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Kemudian, mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Terakhir, meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK,” pungkas Fatoni.
Turut hadir pada kegiatan monve antara lain, Kasubdit Dana Otsus Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan Tim Teknis SIPD Ditjen Bina Keuangan Daerah. Selanjutnya, hadir pula Pj. Wali Kota Sorong, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Sorong. (*)
