Kemendagri minta daerah pedomani delapan arahan Presiden

JAKARTA, PAPUAKITA.com—Jajaran Pemerintah Daerah diminta untuk mempedomani kembali delapan (8) arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat koordonasi (Rakor) Kepala Daerah dan Forkopimda, di Sentul International Convention Center (SICC) pada 17 Januari lalu.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro pada acara Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Makassar yang berlangsung di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

“Saya ingin mengulang kembali pesan bapak presiden pada saat rakor di Sentul yang dihadiri oleh pak wali kota dan seluruh kepala daerah, 8 hal ini. Pertama kendalikan inflasi,” ungkap Suhajar melalui siaran pers yang diterima PAPUAKITA.com

Adapun kedelapan arahan tersebut meliputi pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen pada 2024, fokus penurunan stunting, percepatan izin investasi, serta belanja APBN dan APBD dengan diprioritaskan untuk produk buatan dalam negeri.

Selain itu, arahan lainnya yakni diferensiasi dan optimalisasi desain kota, menjaga stabilitas politik dan keamanan pada persiapan dan Pemilu 2024, serta menjamin kebebasan beragama.

Secara umum jajaran pemda telah memahami langkah pengendalian inflasi. Hal ini, ternag Suhajar, terlihat dari laporan yang secara rutin disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai kondisi inflasi di daerah masing-masing.

Berbekal laporan tersebut data mengenai inflasi di daerah dapat diketahui dan langkah-langkah yang diperlukan dapat dijalankan.

Suhajar mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi kepada pejabat terkait ihwal usulan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto tentang pentingnya keberadaan data pertumbuhan perekonomian daerah secara berkala. Dengan data itu, diharapkan Pemda dapat melakukan mitigasi serta memperkuat program-program di daerah.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Suhajar mendorong daerah untuk melakukan penanganan terhadap kemiskinan ekstrem. Penurunan kemiskinan ekstrem diminta agar dapat diterapkan dengan langkah yang detail dan akurat.

Lihat juga  Kementerian PPPA Ajak Tik Tok Wujudkan Internet Sehat Anak

“Penanganan kemiskinan ekstrem harus berbasis data, harus ditanya betul-betul per orang, by name by address. Oleh karena itu orang miskin itu harus by name by address. Itu harus paham betul kawan-kawan di lapangan. Sampai camat-camat juga harus paham itu. Kalau ada donasi-donasi diarahkan kepada mereka terutama yang miskin ekstrem tadi,” tambahnya.

Penanganan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan dengan tepat sasaran. Masyarakat yang masih berada pada kategori kemiskinan ekstrem, didorong agar dapat ditangani berdasarkan kebutuhannya. Untuk itu, dia mengingatkan agar langkah itu sejalan dengan salah satu fungsi pemerintahan yakni pemberdayaan untuk menuju kemandirian.

“Karena itu ada empat fungsi pemerintahan. Satu di antaranya adalah pemberdayaan. Kalau kita tidak mampu membangun rakyat yang mandiri dalam empat fungsi pemerintahan, maka akan terjadi terus siklus kemiskinan. Karena itulah fungsi-fungsi pemerintahan itu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan melahirkan kemandirian, (dan pengaturan),” tandas Suhajar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *