Mendagri Dorong Kepala Daerah Berinovasi Tingkatkan Perputaran Ekonomi Daerah

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong agar kepala daerah mampu mengeluarkan segala kemampuan inovasi dan kreativitasnya untuk meningkatkan roda perputaran ekonomi bangsa sekaligus mempertahankan kesehatan masyarakat.

“Dalam bahasa Bapak Presiden, Pak Jokowi itu istilahnya dengan gas dan rem, gas itu maksudnya adalah menekan ekonomi. Tapi sebaliknya juga hati-hati dengan rem. Ketika ekonomi dipulihkan di-gas harus tetap pada protokol-protokol untuk pencegahan Covid-19 agar terjadi rem tingkat kesehatan tidak memburuk,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Kegiatan Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Foto : Puspen Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut ketika melaksanakan kegiatan Gerakan Sejuta Masker secara masif dan juga pengarahan Satuan Gugus Tugas di Pendopo Kabupaten Kuningan, Provinsi Papua Barat, seperti dilaporkan Puspen Kemendagri melalui siaran pers yang diterima, Sabtu (15/08/2020).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak krisis secara global baik dibidang ekonomi maupun kesehatan. Sehingga, tidak mudah untuk menanganinya kalau tidak ada gotong-royong dan kegigihan dari kepala daerah untuk menyelamatkan daerahnya.

“Tidak gampang, ini betul-betul leadership tiap-tiap kepala daerah diuji di masa krisis seperti ini, kapan harus menggas ekonominya, keuangannya, dan kapan harus mengeremnya, harus betul,” ujarnya Mendagri Tito Karnavian.

Oleh sebab itu, Pemda didorong untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak terjadi efek domino di daerahnya. Menurutnya, seorang pengambil kebijakan publik adalah seseorang yang harus memahami persoalan sehingga pengambilan strategi tepat dan efektif.

“Nah karena pandemi ini adalah sekali lagi masalah besar dan efek dominonya sudah saya sampaikan tadi, baik masalah keuangan dan lain-lain. Sehingga menghadapkan dilematika oleh pengambil kebijakan seperti kita para bupati para menteri para pemegang yang mempengaruhi kebijakan kepada publik kita harus belajar mengenai itu,” pungkasnya. (*/ARF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *