Beranda Nasional Mendagri Usulkan Pembentukan Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial

Mendagri Usulkan Pembentukan Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial

130
0
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Carnavian. Foto : Dok. Puspen Kemendagri

BANJARMASIN, PAPUAKITA.comMenteri Dalam Negeri Muhammad Tito Carnavian mengatakan, penanganan konflik sosial, mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial penting untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, perlu kerja sama, soliditas dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen masyarakat. Mendagri menjelaskan, hal pertama yang perlu dibentuk adalah kelembagaan, dalam hal ini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Carnavian dalam penutupan Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Daerah, di Gedung Mahligai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (1/4/2021).

“Ini harus dijalankan paling tidak 3 bulan ke depan, lalu dievaluasi, daerah mana saja yang sudah atau belum memiliki tim ini. Unsurnya bisa dari Polri, TNI atau tokoh masyarakat,” kata Mendagri Tito Carnavian melalui siaran pers yang diterima dari Puspen Kemendagri.

Kata Mendagri, di bawah tim itu juga perlu dibentuk 3 sub tim. Pertama, sub tim pencegahan konflik sosial. Unsurnya bisa diisi dari Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) atau Kesatuan Bangsa, maupun TNI. Tugasnya untuk menginventarisir potensi konflik di daerah dan mengawal skala prioritas yang kiranya dapat menimbulkan konflik.

“Jadi mungkin 70 persen penanganan konflik sosial adalah pencegahan,” ujar Mendagri lagi.

Kedua, sub tim penghentian konflik. Ketika konflik sudah tidak dapat dicegah, maka penghentian harus cepat dilakukan. Unsurnya, lanjut Mendagri, dapat berasal dari Polri, karena sudah masuk dalam penegakan hukum.

Sedangkan unsur dari TNI, Satpol PP dan Linmas dapat bergabung. Kemudian juga perlu melakukan pelatihan pengamanan bersama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam upaya penghentian kekerasan. Ketiga, tim pemulihan.

“Tugasnya adalah melakukan rekonsiliasi melalui mediasi,  kemudian rehabilitas dan rekonstruksi. Unsur di dalamnya dapat berasal dari Kesbangpol maupun tokoh masyarakat.Terakhir, Mendagri berpesan tentang pentingnya mengelola isu konflik sosial. Apalagi proses pembangunan sangat bergantung pada situasi yang aman dan kondusif.

Lihat juga  Daerah Khusus/Istimewa Harus Jadi Pedoman Arah Pembangunan dan Teladan

“Rekan-rekan yang menilai potensi konfliknya, perkuat di pencegahan dan simulasi untuk penghentian kekerasan,” pungkas Mendagri. (*/ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.