by

RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Distujui, Kota Sorong Ibu Kota

JAKARTA, PAPUAKITA.com—Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama pemerintah, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibahas lebih lanjut ke Rapat Paripurna.

Demikian disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI bersama Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Senin (12/9/2022). Rapat tersebut membahas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

“RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, ini pemerintah sekali lagi pada prinsipnya setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya atau pengambilan keputusan tingkat II,” ujar Mendagri.

Kata Tito, sangat optimistis pembentukan provinsi Papua Barat Daya bakal mempercepat pembangunan di Papua Barat. Keyakinan itu serupa dengan pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua sebelumnya.

Menurutnya, pembentukan DOB tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memotong birokrasi sehingga pelayanan publik lebih efisien.

“Tentunya jangan kita lupakan tentang affirmatif action (atau) aksi afirmatif untuk orang asli Papua,” terangnya.

Mendagri menjelaskan, rapat Panitia Kerja (Panja) pada 30 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada 31 Agustus 2022, baik Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah telah menyepakati 154 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut.

Karena itu, pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI serta pihak lain yang terlibat dalam penyusunan rancangan tersebut.

“Dengan komitmen luar biasa melalui diskusi yang efektif, namun tetap demokratis dan dinamis sehingga dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal tahapan. Dan hari ini kita akan laksanakan pengambilan keputusan tingkat I,” terangnya.

Lihat juga  Mendagri: Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pilkada Serentak Tahun 2020

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengungkapkan adanya aspirasi dari Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana yang ingin menjadi bagian dari Papua Barat Daya. Namun, setelah menyimak laporan Panja serta pandangan mini fraksi termasuk dari komite I DPD RI, pemerintah berpandangan sama terhadap hal-hal pokok mengenai pembentukan provinsi Papua Barat Daya.

Adapun, provinsi Papua Barat Daya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Adapun Kota Sorong dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi.

“Sengaja kami sampaikan pada kesempatan ini agar aspirasi tersebut tidak berlalu begitu saja, tapi kami sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada bapak ibu sekalian sebagai wakil rakyat dan sekaligus pembentuk undang-undang,” ujarnya.(*/PK-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *