MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Pembiayaan kontingen Papua Barat menuju laga PON XX, Papua, mesti didukung dengan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan menjadi faktor penting dalam mencapai target dan prestasi. Untuk itu, pemerintah daerah diminta tak menyepelehkan apa lagi abai dengan persoalan tersebut.
“Waktu semakin mepet, pihak-pihak terkait perlu memberikan dukungan dalam hal ini pembiayaan kepada setiap cabang olahraga. Pembiayaan yang memadai akan memotivasi para atlet bisa maksimal pada laga PON di Papua,” ucap Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor, Selasa (14/9/2021).
Dukungan anggaran yang cukup, lanjut Wonggor, persiapan cabang-cabang olahraga bisa dipastikan efektif.
“Kalau anggarannya bermasalah pasti cabang olahraga banyak yang tidak bisa maksimal, tidak bisa mencapai sukses,” ujar Wonggor.
DPRPB, lanjut Origenes Wonggor, akan memantau perkembangan terkait kesiapan kontingen PON Papua Barat. Diketahui, PON XX akan berlangsung di Papua pada 2-15 Oktober medatang. Politisi Golkar ini meminta sinergitas menuju ajang pesta olahraga tingkat nasional itu benar-benar terjaga dengan baik.
“Jangan sampai ada cabang olahraga yang tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Ajang PON ini mempertaruhkan nama baik daerah. Kalau anggaran setiap cabang olahraga memadai, target dan prestasi bisa diraih,” ujar Wonggor lagi.
Menurut Wonggor, pembiyaan kontingen PON telah dianggarkan melalui APBD melalui pos dana hibah. Kendati demikian, ia mengaku belum melihat dengan jelas soal berapa nominal anggaran hibah dimaksud.
“Alokasi hibah ini mesti diatur dengan baik sehingga dapat disalurkan ke masing-masing cabang olahraga. Jangan sampai anggaran tersedia, baru tidak bisa dieksekusi. Berbagai pihak yang terlibat dengan persiapan kontingen PON Papua Barat mesti melihat persoalan ini secara baik,” tutupnya.
Terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear mengatakan, alokasi hibah untuk membiayai kebutuhan kontingan Papua Barat pada laga PON XX Papua, belum ditentukan.
“Belum ada rujukan surat dari ketua harian maupun ketua umum (Koni Papua Barat). Itu (hibah) tidak bisa dibicarakan sesuai dengan keinginan begitu saja. Hibah ini harus memenuhi beberapa ketentuan yang sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri,” ujar Enos.
Enos menambahkan, selaku kepala keuangan tidak dapat mengakomodir pembiayaan kontingen PON begitu saja.
“Di dalam edaran mendagri itu selain biaya untuk PON, perlu juga disiapkan biaya pengamanannya,” pungkasnya. (PK-01)
