Beranda Papua Barat APBD Papua Barat 2021 Resmi Disahkan, Nilainya Rp7,8 Triliun

APBD Papua Barat 2021 Resmi Disahkan, Nilainya Rp7,8 Triliun

97
0
Ketua DPRPB Origenes Wonggor didampingi wakil-wakil ketua, menyerahkan hasil-hasil rapat dalam rangka pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 dalam paripurna ke-5 yang berlangsung pada Rabu 17 Februari 2021. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.comAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021, nilainya sebesar Rp Rp7,827,517,657,980 atau 7,8 triliun.

Sebelumnya, dalam rapat paripruna ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) pada Rabu 17 Februari, telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun anggaran 2021 dengan nilai pagu yang disampaikan sebesar Rp8,824,967,136,608 atau 8,8 triliun.

Kemudian, hal itu diklarifikasi bersama oleh DPRPB dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahwa total APBD provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 sebenarnya sebesar Rp7,8 triliun.

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Enos Aronggear saat memberikan klarifikasi terkait perbedaan pagu anggaran APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021. Foto : ARF

“Data yang kami sampaikan kepada dewan sesuai dengan tahapan pembahasan RAPBD dengan pagu anggaran dari sisi pendapatan Rp6,8 triliun, belanja Rp7,8 triliun, dan SiLPA Rp997 miliar,” ujar Plt. Kepala BPKAD, Enos Aronggear, Kamis (18/2/2021).

Enos Aronggear mengakui sebagai manusia pastinya tidak luput dari ketidaktelitian serta kurang mengkaji akibat tingkat kesibukan sehingga sedianya pagu RAPBD yang dibahas bersama dengan dewan sampai final. Itu terdapat kesalahan penjumlahan.

“Jadi memang ada kesalahan di dalam penjumlahan, penulisan itu akhirnya menjadi Rp8,8 triliun. Sesungguhnya jumlahnya Rp7,8 triliun. Sekali lagi, kami memohon maaf atas keselahan kami,” ujar Enos.

Ketua DPRPB Origenes Wonggor mengatakan, klarifikasi kesalahan penjumlahan nilai APBD telah dilakukan dengan dihadiri Badan Anggaran Bersama fraksi-fraksi.

“Hari ini, kami minta TAPD memberikan klarifikasi atas kekeliruan nilai APBD tersebut. Dewan memahami kondisi ini, dengan tingkat kesibukan yang luar biasa. Jadi, nilai APBD yang benar adalah Rp7,8 triliun,” ujar Wonggor.

Wonggor menambahkan, DPRPB segera mengonsultasikan APBD yang sudah ditetapkan ini ke kementerian dalam negeri (Kemendagri), kegiatan itu terjadwal pada Senin pekan depan.

“Pembahasna APBD ini sudah cukup tertunda lama, kita semua harapkan proses ini bisa cepat sehingga kemudian program dan kegiatan bisa berjalan supaya pertumbuhan ekonomi di daerah juga bisa berjalan,” tutup Wonggor.

Lihat juga  Pembangunan Rel Kereta Api Papua Barat Dimulai 2019, Dua Kabupaten Belum Serahkan Rekomendasi

Berikut postur APBD Papua Barat 2021 sebagai berikut, total pendapatan Rp6,830,068,181,373 terdiri atas : Pendapatan asli daerah senilai Rp412,577,256,373, yang tediri atas Pajak Daerah Rp331,958,721,273, Retribusi Daerah Rp2,589, 332,450.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp15.000.000.000; Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp63,029,202,650; Pendapatan transfer senilai Rp6,417,490,925,000, terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp6,417,490,925, 000

Dana Perimbangan Rp2,327, 237,155,000, Dana Bagi Hasil Rp290,585,477,000; Dana Alokasi Umum Rp1,350,978, 612,000; Dana Otonomi khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp4,090,253,770,000

Kemudian, Dana Otonomi khusus Rp2,341,748,341,000; Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi khusus provinsi Papua Barat Rp1,748,505,429,000.

Adapun total belanja mencapai Rp7,827,517,657,980 terdiri atas Belanja Operasi Rp3,219,940,543,612 yang meliputi : Belanja Pegawai Rp1,016,512,215,424; Belanja Barang dan Jasa Rp1,263,985, 035,213; Belanja Hibah Rp874,905,405,792; Belanja Bantuan Sosial Rp1,748,505,429,000

Selanjutnya, Belanja Modal sebesar Rp2,348,266,644,148, terdiri atas Belanja Modal Tanah Rp75.040.741,000; Belanja Modal Perawatan dan Mesin Rp17,175,141, 624; Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp266,005,737,004; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp1,796,190,526,000

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp4,090,253,770. Selain itu, Belanja Tak Terduga Rp158,659,425,009; Belanja Transfer Rp2,100,651,045,202, terdiri atas : Belanja Bagi Hasil Rp195,947,079,070; Belanja Bantuan Keuangan Rp1,904,703, 966,132. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.