Beranda Papua Barat Dipersoalkan Penetapan 11 Calon DPRPB Jalur Pengangkatan, MRPB Siap Jadi Saksi

Dipersoalkan Penetapan 11 Calon DPRPB Jalur Pengangkatan, MRPB Siap Jadi Saksi

100
0
Ketua MRPB pose bersama dengan perwakilan masyarakat adat dari empat suku di Papua Barat. Perwakilan masyarakat adat ini memprotes penetapan 11 kursi DPRPB jalur pengangkatan. Foto : TRI

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Perwakilan empat suku dari berbagai daerah di Papua Barat menyambangi Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB), Jumat (10/7/2020). Para perwakilan suku ini menyampaikan keberatannya terhadap penetapan 11 calon anggota DPRPB yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

Adapun perwakilan suku terdiri atas Pemuda Baham Matta Abdolla Baraweri, Sekjen LMA Moskona Teluk Bintuni Agustinus D. Orocomna, Perwakilan suku Meyah Manokwari Selatan Gustaf A Manauw, dan Tokoh Adat Raja Ampat Albert Rumbarak. Mereka ditemui langsung oleh Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren dan didampingi sejumlah anggotanya.

Abdolla Baraweri mengatakan, jika yang dipergunakan adalah rangking, maka tidak perlu dilakukan penjaringan di setiap wilayah.

“Kami hanya akan diadu dengan suku-suku lainnya, kami sangat kecewa dengan pekerjaan pansel seperti ini yang menyebabkan tidak adanya keadilan dalam penetapan kursi DPR jalur pengangkatan di wilayah Papua Barat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh adat Raja Ampat Albert Rumbarak, menurutnya gubernur Papua Barat perlu melakukan peninjauan kembali hasil putusan panitia seleksi agar seluruh masyarakat adat memiliki hak yang sama untuk duduk di kursi DPRPB jalur pengangkatan.

“Tiga nama yang kami ajukan tidak satupun duduk di kursi DPR otsus, ada apa? Yang lebih parah adalah di beberapa kabupaten lain bahkan memiliki 2 perwakilan di dalam kursi DPR Otsus,” kata dia.

Ketua MRPB Maxi Nelson Ahoren. Maxi menyatakan MRPB sebagai lembaga kultur siap menjadi saksi ketika ada masyarakat adat yang memperkarakan hasil seleksi 11 kursi DPRPB jalur pengangkatan. Foto : TRI

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MRPB Maxsi Neslon Ahoren menyatakan, MRPB hanya akan mendampingi pihak-pihak yang hendak menggugat atau mempersoalkan hasil seleski 11 calon anggota DPRPB yang ditetapkan oleh panitia seleksi maupun Peratururan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019.

“Gubernur dan MRP (Papua Barat) tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh pansel. Sebagai lembaga kultur, kami siap menjadi saksi dalam gugatan yang akan dilayangkan oleh masyarakat adat terhadap perdasus ataupun hasil keputusan pansel,” ujar Maxsi Ahoren.

Lihat juga  Kemenkumham Papua Barat Jamin Seleksi CPNS 2019 Bebas KKN

Maxi Ahoren menambahkan, keputusan penetapan 11 kursi DPRPB jalur pengangkatan bukan menjadi kewenangan gubernur maupun MRPB, melainkan murni hasil kerja pansel. (TRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.