MANOKWARI, Papuakita.com – Rencana relokasi korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi ke Kabupaten Fak-fak, Provinsi Papua Barat mendapat sorotan dari elemen masyarakat. Salah satunya disuarakan kelompok Parlemen Jalanan (Parjal).
Koordinator Parjal, Ronal Mambieuw mengatakan, kebijakan bupati tidak relevan dengan kondisi di daerah Fak-fak. Sebab, warga lokal banyak yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Sehingga pemindahan korban bencana tersebut akan menambah beban kerja serta membebani keuangan daerah.
“Bupati kelebihan semangat kemanusiaan. Kami tidak tolak atau benci korban yang hendak mau didatangkan. Tapi kami tolak program tersebut. Anggaran mana yang mau di peruntukan bagi sekian KK (kepala keluarga) baru? Mereka pasti butuh rumah dan biaya hidup. Bisa jadi anggaran yang telah ditetapkan untuk rakyat setempat berkurang,” ujar Ronal melalui pesan whatsapp yang dikirimkan kepada papuakita.com, Selasa (22/10/2018).
Dia mengatakan, perhatian dan dukungan kepada para korban lebih tepat adalah dalam bentuk materi. Seperti, donasi-donasi yang disalurkan dari berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat luas dari berbagai daerah. “Kami tolak rencana bupati tersebut,” ujar dia.
“Tidak ada alasan mendasar menurut kami. Urus dulu masyarakat lokal hingga mencapai kemakmuran. Kami akan kerahkan masa baik di provinsi maupun kabupaten (Fak-fak) untuk menolak rencana itu. Kami juga sesalkan pernyataan bupati yang sama sekali tidak menghargai gubernur. Hirarkinya bupati melaporkan atau berkomunikasi dengan gubernur tentang hal tersebut. Bukan langsung ke presiden,” tambah Ronal.
Dia meminta, pihak DPRD dan Pemerintah Fak-fak perlu mempertimbangkan dengan matang atas kebijakan bupati ini. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi daerah.
“Kepentingan kemanusiaan ya cukup mengirimkan bantuan bukan harus jadikan Fak-fak sebagai tempat penampungan. Rakyat sendiri masih butuh perhatian pemda,” tukasnya.
Menurut Ronal, relokasi korban bencana dari Sulawesi Tengah ke Fak-fak tak ubahnya dengan program transmigrasi. Di mana, program tersebut belum banyak memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Transmigrasi di daerah ini harus evaluasi. Sejauh mana keberhasilan transfer teknologi bagi masyarakt lokal. Kalau cuma transfer teknologi bercocok tanam, perubahan mental dan lainnya, itu sudah ada program pemerintah melalui penyuluh. Menurut kami transmigrasi sudah waktunya dihentikan biar pemerintah fokus urus rakyat lokal hingga sejahtera,” ujar dia.
Ronal menambahkan arus manusia yang masuk ke tanah Papua (Papua dan Papua Barat) kian dinamis dan meningkat dengan pesat. Untuk itu, kondisi ini harus disikapi dengan baik oleh para pemangku kepentingan di daerah ini.
“Fakta hari ini walau tidak dalam bentuk transmigrasi juga banyak penduduk dari luar yang datang ke Papua secara diam-diam, itu berkelompok dan individu tanpa henti,” tutup Ronal. (RBM/R1)
