oleh

Ditemukan Belasan Data Honorer ‘KJ’ Setwan DPRPB, Mathius Asmuruf: Itu Titipan Anggota

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Anggota DPR Papua Barat, Jhon Dimara mengatakan, ditemukan sekira 16 nama yang dimasukan ke dalam daftar nama tenaga honorer Sekretariat Dewan (Setwan) DPR Papua Barat. Ia menyebutkan, data belasan nama itu disinyalir adalah data honorer ‘KJ’ alias kurang jelas.

“Supaya kita tahu persis ada berapa sih honorer yang ada. Karena ada indikasi kurang lebih 16 nama yang tidak pernah aktif di sekretariat sini. Saya ini dilantik jadi anggota DPRPB sejak 2014. 16 nama ini tidak jelas. Tidak beraktivitas sama sekali. Saya salah satu anggota dewan yang paling aktif di kantor,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyetujui pengangkatan sebanyak 1.283 tenaga honorer yang telah bekerja sejak 2005-2012. Di mana, honorer yang telah berusia di atas 35 tahun, akan diangkat melalui jalur P3K. Sementara, mereka yang berusia 35 tahun ke bawah melalui jalur seleksi umum.

Menurut Jhon, belasan nama yang masuk dalam daftar honorer sekretariat DPRPB, menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan bagi para honorer, seperti tenaga cleaning service dan security yang telah bekerja dan mengabdi sekian lama. Dia menuding, hal itu sebagai bentuk nepotisme.

Jhon mengusulkan, gubernur melalui BKD dan Inspektorat perlu membentuk tim dan datang mengecek ke sekretariat DPRPB untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi data tenaga honorer yang diusulkan di tiap OPD, dan secara khusus di sekretariat DPRPB.

“Supaya kita tahu persis berapa honorer yang ada. Ada indikasi kurang lebih 16 nama yang tidak pernah aktif di sekretarit sini. Saya ini dilantik jadi anggota DPRPB sejak 2014. 16 nama ini tidak jelas,” ujar dia.

Masuknya belasan nama honorer KJ tersebut, lanjut Jhon, karena ada kedekatan dan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, sehingga belasan nama itu bisa saja dari keluarga atau saudara orang-orang tertentu. Menurut Jhon, salah satu referensi untuk membuktikan honorer aktif atau tidak, adalah dengan slip gaji.

Lihat juga  Reses, Imanuel Yenu Serap Aspirasi soal Rumah Layak Huni, Peluang Usaha, dan Seleksi CPNS

“Ini tidak adil. Saya mohon kepada pak gubernur memerintahkan pembentukan tim untuk inspektorat dan BKD bisa datang dan mengklarifikasi. Sekretariat DPRPB ini menjadi pintu masuk, sampel untuk berapa OPD yang ada di pemprov Papua Barat biar semua jelas. Saya salah satu anggota dewan yang siap jadi saksi untuk persoalan ini,” tegas Jhon.

“Saya mendukung pernyataan pak sekda, nama-nama honorer di tiap OPD diumumkan kepada masyarakat. Sehingga ada pengawasan dan kontrol secara bersama. Saya tidak seteuju dengan hal-hal seperti begini. Kalau honorer itu aktif di sini monggo, tidak ada masalah,” tambahnya.

Dikonfirmasi soal 16 nama honorer tersebut, Sekretaris DPRPB, Mathius Asmuruf mengakui bahwa memang hal itu benar. Belasan nama tersebut, lanjut Asmuruf, adalah tititipan anggota dewan. Meski demikian, ia sempat memprotes dan menolak untuk memasukan nama-nama itu ke dalam daftar nama honorer setwan.

“Ini (data, red) dari dewan, saya sudah bilang tidak bisa. Tidak ada yang kerja di sini. Mereka punya titipan, kita hanya meneruskan yang menentukan bukan saya, tidak ada nepotisme di sini. Saya sempat menolak, tetapi mereka bilang usulkan saja nanti jadi urusan mereka dengan tim honorer. Saya saja punya tiga nama tidak masuk,” ujar Mathius.

Mathius mengaku hanya membuat surat klarifikasi terkait pengantian tiga nama honorer sekretariat DPRPB yang telah bekerja di tempat lain. “Honorer di sekretariat DPRPB sebanyak 50 orang. Sudah kita usulkan dalam daftar honorer. Ada 3 orang yang sudah bekerja di tempat lain. Satu orang itu masih tepat mau di sini,” katanya.

Mathius menambahkan, persoalan 16 nama yang dititip bukan menjadi tanggung jawabnya. Dia juga telah menyiapkan data-data 50-an honorer setwan yang aktif bekerja jika sewaktu-waktu diminta untuk pembuktian.

“SK dan slip gaji yang kita bayar ada. Baru yang 16 ini nanti bagaimana. Saya tidak tahu kenapa mereka nama masuk, ini urusan tim honorer. Tidak ada nepotisme di sini. Saya masuk di sini sudah ada honorer,” katanya.

Lihat juga  Tampung aspirasi pemekaran, Ketua Fraksi Otsus DPRPB: Idealnya dibentuk pansus

Data honorer diumumkan

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan menyambut baik keinginan masyarakat terkait keterbukaan dalam proses pengangkatan honorer di lingkup Papua Barat.

“Nama dari BKD sudah ok. Setuju, harus transparan supaya yang diindikasikan seperti itu tidak terjadi. Saya juga sudah minta supaya kasih data biar saya periksa orangnya, kalau tidak ada dicoret. Tidak ada bilang karena pengorbanan atau apa itu. Diumumkan saja. Kita itu dari 2005 sampai 2012, setelah itu tidak,” ujar sekda.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Yustus Meidodga menyatakan, terkait dengan data 1.283 honorer, diserahkan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data-data tersebut diterima dari koordinator honorer Papua Barat.

Menurut Yustus, penyerahan data honorer ke masing-masing OPD, untuk mencegah nama-nama baru yang disusupkan. Dari 1.283 honorer, sebanyak 771 orang berusia di bawah 35 tahun akan diangkat melalui jalur seleksi CPNS. Sisanya yang telah berusia di atas 35 tahun akan diakomodir melalui jalur P3K, yang akan dibuka medio 2019 mendatang. (RBM/MR3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed