DPRPB setujui APBD Perubahan 2023, Pemprov sepakati sejumlah item anggaran

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—DPR Papua Barat (DPRPB) menyetujui APBD Perubahan 2023 Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (11/9/2023), yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, oleh Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor.

Mengacu pada postur  RAPBD perubahan 2023, tercatat total belanja daerah pada APBD induk tahun anggaran sebesar Rp2.338.833.246.207 mengalami peningkatan menjadi Rp2.741.219.593.388.S

Dalam kesempatan yang sama, DPRPB dan Pj Gubernur Paulus Waterpauw jug bersepakat memberi prioritas pada sejumlah item anggaran.

“Dewan sangat sependapat dengan berbagai asumsi yang menyertai Rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023,” ujar Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Ranley H. L Mansawan selaku pimpinan rapat.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Paulus Waterpauw menyampaikan 9 poin prioritas. Di antaranya menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam alokasi aggaran perekrutan DPR Otsus tingkat provinsi dan kabupaten se-Papua Barat.

Selanjutnya, dukungan anggaran untuk penguatan aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Papua Barat.

“Alokasi Anggaran pada Inspektorat Provinsi Papua Barat, dengan rasio anggaran terhadap total belanja daerah Sebesar 0,71 % (Nol Koma 7 Puluh 1 Persen),” jelasnya.

Terhadap Pandangan DPR tentang Dukungan Anggaran untuk Proses Pembahasan dan Pembentukan Peraturan Daerah. Terhadap Pandangan DPR Papua Barat Tentang Pengalokasian Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat serta Pemberian Bonus Kepada Atlet yang Mengharumkan Nama Daerah pada PON 2021

Terhadap Pandangan DPR Papua Baray tentang Dukungan Anggaran Monitoring dan Evakuasi Hibah, Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat bahwa anggaran tersebut menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Lihat juga  Ketua DPR Papua Barat apresiasi masyarakat jaga kamtibmas pasca penetapan hasil pemilu 2024

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Secara Efektif Dilaksanakan Dimulai Pada Bulan Januari 2024, sehingga anggaran dimaksud akan diakomodir pada anggaran induk tahun 2024.

Sementara Itu Penguatan Aparatur Pengawasan Dan Pencegahan Di Internal Perangkat Daerah Terkait Menjadi Solusi Jangka Pendek Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Anggaran Dana Hibah.

Waterpauw juga mengemukakan sikap pemprov terhadap pandangan DPR Papua Barat Tentang dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Bencana. Kata dia, Pemerintah Daerah Telah Mengalokasikan Dukungan Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat, Untuk Membiayai Kegiatan.

Terhadap Pandangan DPR PB Tentang Dukungan Anggaran untuk Percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah Sepakat Sekaligus Mengapresiasi Pandangan Dewan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Juga Telah Mengambil Langkah-Langkah Nyata Terhadap Penanganan Stunting Dan Kemiskinan Ekstrim.

Terhadap Pandangan DPR Papua Barat Tentang Dukungan Anggaran untuk Pemberdayaan Sumberdaya Alam di Bidang Ekowisata, Pemerintah Daerah Sepakat Dan Telah Mengalokasikan Anggarannya, Antara Lain Pelestarian Dan Penataan Hutam Wisata Alam Gunung Meja Kabupaten Manokwari, Pemanfaatan Lahan Dikawasan Perumahan Jabatan Gubernur Di Susweni, Sebagai Kebun Lahan Sumber Bahan Yang Akan Dijadikan Obyek Ekowisata Dan Ekoedukasi. Kami Berharap Dalam Waktu Dekat Dapat Dicapai Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Gubernur Papua Barat Dengan Kementerian Kehutanan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam/BKSDA) Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Gunung Meja.

Waterpauw juga menyatakan, dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang representatif. Pemerintah daerah kata Waterpauw sepakat dan telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pengadaan tanah gedung Kantor Perpustakaan Dan Arsip daerah yang representatif.

Pemprov sepakat dengan pandangan DPR tentang Dukungan Pengisian Pejabat Defenitif pada setiap perangkat daerah sesuai eselonisasi jabatan. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *